sawitsetara.co - JAKARTA – Ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kedaulatan suatu bangsa. Tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri, sebuah negara akan sulit mengambil kebijakan secara independen karena bergantung pada pasokan dari negara lain.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI), Muhammad Nur Fadillah, S.Tr., dalam forum Majelis Planters Indonesia (MPI) Vol. 2 bertajuk Ekonomi Politik Perkebunan: Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Instrumen Ketahanan Pangan, Energi, dan Kedaulatan Bangsa yang digelar secara virtual.
Dalam pemaparannya, Fadillah menjelaskan bahwa sawit memiliki posisi strategis karena berkontribusi terhadap dua kebutuhan paling mendasar suatu negara, yakni pangan dan energi. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan prasyarat utama dalam membangun ketahanan nasional yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan bangsa.
“Ketahanan pangan dan ketahanan energi adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika keduanya kuat, ketahanan nasional akan terbentuk dan Indonesia memiliki posisi yang lebih berdaulat dalam menghadapi dinamika global,” ujar Fadillah, Minggu (5/7/2026).
Ia menjelaskan, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) beserta berbagai produk turunannya telah menjadi bahan baku utama berbagai kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Selain digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, CPO juga dimanfaatkan dalam industri margarin, shortening, hingga berbagai produk makanan olahan.
Mengacu pada data yang dipaparkannya, sekitar 73 persen konsumsi minyak nabati nasional berasal dari CPO, sehingga keberlangsungan industri sawit memiliki pengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Selain menopang aspek ketersediaan, sawit juga berperan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional sebagaimana konsep empat pilar ketahanan pangan yang diperkenalkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.
Menurut Fadillah, peran sawit terhadap ketahanan pangan tidak dapat dipandang hanya dari sisi produksi. Keberadaan industri sawit juga menopang jutaan rumah tangga melalui penciptaan lapangan kerja di sektor perkebunan maupun industri hilirnya.
“Ketika industri sawit terganggu, dampaknya bukan hanya pada pasokan minyak goreng. Jutaan tenaga kerja, petani, pelaku usaha, hingga konsumen juga ikut merasakan dampaknya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadillah mengulas kembali krisis minyak goreng yang terjadi pada periode 2021–2022 sebagai contoh nyata pentingnya tata kelola industri sawit. Ia menjelaskan, krisis tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas produksi yang besar belum tentu mampu menjamin ketahanan pangan apabila tata kelola distribusi dan kebijakan belum berjalan efektif.
Menurutnya, gangguan pada rantai pasok sawit akan memicu serangkaian dampak yang saling berkaitan. Berawal dari terganggunya pasokan minyak goreng di dalam negeri akibat orientasi ekspor, kondisi tersebut kemudian menyebabkan harga pangan melonjak dalam waktu singkat.
Kenaikan harga tersebut selanjutnya mengurangi daya beli masyarakat karena pelaku usaha kecil dan rumah tangga harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan inflasi, tekanan terhadap kebijakan moneter, hingga munculnya ketidakpuasan sosial.
“Krisis minyak goreng memberikan pelajaran bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan produksi yang tinggi. Tata kelola yang baik menjadi faktor penentu agar manfaat sawit benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain sektor pangan, Fadillah menekankan bahwa sawit juga memiliki kontribusi strategis terhadap ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa sejak 2004 Indonesia telah menjadi negara net oil importer, sehingga kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri semakin bergantung pada impor.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional karena impor energi menguras devisa negara dan meningkatkan beban subsidi pemerintah.
Melalui program biodiesel berbasis sawit, Indonesia memiliki peluang mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor sekaligus memperkuat bauran energi nasional. Fadillah menyebut program biodiesel tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi industri sawit nasional.
“Sawit bukan hanya menghasilkan devisa dari ekspor, tetapi juga mampu menghemat devisa melalui pemanfaatan biodiesel sebagai energi terbarukan domestik. Inilah nilai strategis sawit yang sering kali luput dari perhatian,” ujarnya.
Ia menambahkan, negara yang memiliki ketahanan energi akan memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan industri, pembangunan ekonomi, maupun diplomasi internasional. Sebaliknya, negara yang bergantung pada energi impor akan lebih rentan terhadap tekanan eksternal, baik akibat gejolak harga minyak dunia maupun dinamika geopolitik.
Fadillah mencontohkan embargo minyak oleh negara-negara anggota OAPEC pada dekade 1970-an yang memicu krisis energi di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat menjadi kerentanan strategis bagi suatu negara.
“Pelajaran dari berbagai krisis energi dunia menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa selalu diawali oleh kemampuan memenuhi kebutuhan energi dan pangannya sendiri. Karena itu, sawit harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional, bukan sekadar komoditas ekspor,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembangunan industri sawit ke depan perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, tata kelola yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan petani. Dengan demikian, manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan lebih luas sekaligus mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan nasional Indonesia.
Fadillah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun perspektif baru mengenai industri sawit sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional.
“Kalau kita ingin Indonesia benar-benar berdaulat, maka pangan dan energi harus kita kuasai. Dan sawit merupakan salah satu instrumen paling nyata yang dimiliki bangsa ini untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
