BNPB dan APKASINDO Siapkan Sistem Peringatan Dini Karhutla di Kebun Sawit Rakyat

sawitsetara.co – JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan kolaborasi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan sawit rakyat.

Kolaborasi tersebut diarahkan agar titik panas di sekitar kebun anggota APKASINDO dapat terdeteksi lebih awal. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada pekebun dan kelompok tani agar dapat melakukan pemeriksaan serta penanganan sebelum api meluas.

Rencana tersebut dipaparkan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dalam sesi diskusi Resolusi Hulu dan Hilir pada Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (Penas) III APKASINDO di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam materi “Kolaborasi Pemadaman, Mitigasi, dan Pencegahan Karhutla di Lahan Sawit”, BNPB menjelaskan sejumlah tahapan kerja sama yang akan melibatkan pengurus DPP, DPW, dan DPD APKASINDO.

“Tujuan kolaborasi ini membidik dua sasaran utama, yakni api di kebun anggota APKASINDO dapat diketahui sebelum meluasa dan pekebun dan KTPA dapat bertindak cepat bersama BPBD,” kata Kristomei.

Skema tersebut menempatkan pekebun sebagai bagian penting dalam rantai penanganan karhutla. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam mendeteksi kejadian dan melakukan tindakan awal di lapangan.

Enam Tahapan Kolaborasi

Tahap awal dilakukan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BNPB dan DPP APKASINDO. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pendataan lahan anggota untuk mendukung sistem peringatan dini.

Selanjutnya, pengurus DPW dan DPD APKASINDO melakukan pendataan batas kebun serta titik koordinat lahan anggota. Data tersebut diperlukan agar lokasi perkebunan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan BNPB.

Setiap kebun atau kelompok tani juga perlu memiliki kontak person yang dapat menerima informasi peringatan. Dengan adanya nomor penerima, informasi mengenai titik panas di dalam maupun sekitar kebun dapat segera disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Lahan terdaftar dipantau otomatis oleh satelit setiap pembaruan. Apabila ditemukan titik panas di dalam atau dekat lokasi kebun, informasi akan diteruskan kepada kontak person untuk dilakukan pengecekan,” kata dia.

Tahapan berikutnya adalah tindak lanjut di lapangan. BNPB mencantumkan mekanisme bahwa BPBD memadamkan api dengan berkoordinasi bersama KTPA.

Mekanisme ini melibatkan sejumlah pihak dengan tanggung jawab masing-masing. BNPB dan DPP APKASINDO menangani nota kesepahaman, DPW dan DPD melakukan pendataan lahan, sedangkan kontak person dan KTPA menjadi penghubung di tingkat kebun.

Integrasi data dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB bertanggung jawab menyampaikan peringatan langsung apabila ditemukan hotspot di dalam atau sekitar kebun.

Pekebun Jadi Bagian dari Deteksi Dini

Setelah menerima informasi, pekebun dan kelompok tani dapat melakukan pemeriksaan awal. Apabila ditemukan kebakaran, penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Skema ini diharapkan memperpendek waktu antara deteksi titik panas dan tindakan di lapangan. Kecepatan respons menjadi penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.

Penguatan sistem peringatan dini juga perlu didukung ketersediaan peralatan pemadam, sumber air, kelompok tani peduli api yang terlatih, serta prosedur penanganan darurat.

Kolaborasi ini menjadi penting mengingat wilayah perkebunan sawit di sejumlah provinsi berdekatan dengan kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Melalui Penas III APKASINDO, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemerintah dan organisasi petani untuk memperkuat pencegahan karhutla. Sistem peringatan dini diharapkan dapat membantu melindungi kebun rakyat sekaligus mencegah dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.