BNPB Ungkap 55,6 Persen Hotspot 2026 Berada di Lahan Gambut, Enam Provinsi Jadi Perhatian

sawitsetara.co – JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 55,6 persen titik panas atau hotspot sepanjang 2026 berada di kawasan gambut. Sementara itu, 7,8 persen hotspot terdeteksi di sekitar lahan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Data tersebut dipaparkan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dalam sesi diskusi Resolusi Hulu dan Hilir pada Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (Penas) III APKASINDO di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam materi bertajuk “Kolaborasi Pemadaman, Mitigasi, dan Pencegahan Karhutla di Lahan Sawit”, BNPB menyoroti sebaran titik panas, periode rawan kebakaran, serta pentingnya keterlibatan pekebun dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla BNPB hingga 26 Oktober 2026, kawasan gambut masih menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam slide presentasinya, BNPB mencantumkan keterangan, “55,6% kumulatif hotspot 2026 di gambut” dan “7,8% kumulatif hotspot 2026 di sekitar lahan konsesi sawit”.

“Data tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap wilayah perkebunan yang berdekatan dengan kawasan gambut. Terlebih, kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah,” kata Kristomei.

BNPB mencatat periode Agustus hingga Oktober sebagai masa paling rawan karhutla di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Papua Selatan.

Puncak kerawanan di setiap provinsi memiliki waktu berbeda. Di Riau, periode rawan terjadi pada awal Agustus. Kalimantan Barat berada pada pertengahan Agustus, sedangkan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada akhir September.

Sementara itu, Jambi memiliki puncak kerawanan pada awal September. Adapun Papua Selatan berada pada pertengahan Oktober.

Perbedaan periode tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan karhutla perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pemerintah daerah, organisasi petani, dan kelompok masyarakat perlu menyiapkan langkah antisipasi sebelum memasuki musim rawan kebakaran.

BNPB Petakan Jejak Kebakaran

Dalam paparannya, Kristomei juga menampilkan data luas lahan yang terbakar dan kemudian menjadi lahan sawit pada periode 2016–2023.

Total luas yang tercatat mencapai 236.712 hektare. Angka tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kejadian kebakaran pada periode tersebut.

Pada 2016, luasnya tercatat 56.999 hektare. Angka tersebut turun menjadi 23.922 hektare pada 2017, kemudian meningkat menjadi 42.564 hektare pada 2018.

Pada 2019, luasnya mencapai 79.328 hektare. Setelah itu, angka tersebut menurun menjadi 7.519 hektare pada 2020, 6.907 hektare pada 2021, dan 4.737 hektare pada 2022. Pada 2023, luas lahan yang tercatat mencapai 14.736 hektare.

BNPB juga menjelaskan pemantauan hotspot dan firespot di seluruh Indonesia menggunakan lima satelit. Sistem tersebut memungkinkan sumber dan arah api ditelusuri untuk mendukung proses penanganan kebakaran.

Pencegahan Membutuhkan Keterlibatan Pekebun

BNPB menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Pencegahan sejak dini menjadi langkah penting, terutama di wilayah perkebunan yang berada dekat kawasan gambut.

Dalam materi presentasinya, BNPB menegaskan tujuan kolaborasi pencegahan dini, yakni “Api di kebun anggota APKASINDO dapat diketahui sebelum meluas.”

Pekebun perlu menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, menyiapkan peralatan pemadam, membangun kelompok tani peduli api, serta melakukan simulasi penanganan kebakaran secara berkala.

Keterlibatan organisasi petani juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD. Dengan demikian, informasi mengenai titik panas dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Pembahasan karhutla menjadi bagian penting dalam Penas III APKASINDO yang mengusung tema “Penguatan Petani Kelapa Sawit dan Sinergitas Hilir Kunci Kedaulatan Energi Indonesia”. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani dalam menjaga keberlanjutan perkebunan sawit nasional.