BPDP Pacu Peremajaan Sawit Rakyat, Targetkan 50 Ribu Hektare pada 2026

sawitsetara.co - JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional. Pada 2026, BPDP menargetkan percepatan PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSR Tiga Pihak Tahap I yang digelar di Jakarta, Rabu, 29 Januari. Pada tahap awal ini, kerja sama mencakup luasan 5.682 hektare dengan melibatkan 42 kelembagaan pekebun sawit rakyat yang tersebar di 11 provinsi.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas BPDP, Dida Gardera. Dalam keynote speech-nya, Dida menegaskan bahwa percepatan PSR menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sawit nasional.

“Mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas kebun rakyat, hingga dinamika regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR),” kata Dida, dilansir dari laman BPDP.

Menurut dia, Program PSR tidak hanya berfungsi sebagai peremajaan tanaman tua dan tidak produktif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing sawit rakyat Indonesia di pasar global.

Karena itu, BPDP mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbankan, serta kelembagaan pekebun agar pelaksanaan PSR berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

BPDP optimistis target percepatan PSR pada 2026 dapat dicapai melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas kebun, penguatan ekonomi daerah, dan kesejahteraan pekebun sawit rakyat.

Sementara itu, capaian PSR pada tahun sebelumnya masih menjadi pekerjaan rumah. Pada 2025, BPDP menargetkan pelaksanaan PSR hingga sekitar 120.000 hektare. Namun realisasi program tersebut dilaporkan baru mencapai sekitar sepertiga dari target.

Capaian ini melanjutkan tren 2024, ketika realisasi PSR tercatat sekitar 38.247 hektare, masih di bawah target 70.000 hektare yang ditetapkan saat itu.