Defisit Bukan Alasan, Pengamat Ekonomi Tolak PAP Sawit untuk Tutup Anggaran

sawitsetara.co - PEKANBARU - Pengamat ekonomi Dr. Dahlan Tampubolon, SE, M.Si., tidak sepakat jika wacana Pajak Air Permukaan (PAP) pada pohon sawit dijadikan instrumen cepat untuk menutup defisit anggaran daerah.

Sikap itu ia sampaikan dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riau bertajuk “Pajak Air Permukaan (PAP) Pohon Sawit: Jawaban Defisit Anggaran atau Jalan Menuju Keadilan Ekonomi?” di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah (Umri), Jumat (27/2/2026).

“Dalam sistem APBN maupun APBD, defisit itu hal yang biasa. Pemerintahan berbeda dengan perusahaan. Perusahaan mengejar laba, pemerintah menjalankan program terlebih dahulu, baru mencari pembiayaannya,” ujar Dr. Dahlan.

Menurut dia, logika fiskal pemerintah memang berangkat dari kebutuhan belanja publik. Ketika pendapatan tak mencukupi, terdapat mekanisme pembiayaan defisit, termasuk utang. Karena itu, ia mengingatkan agar wacana PAP untuk pohon sawit tidak semata dilihat sebagai respons panik atas kekurangan anggaran.

Namun Dr. Dahlan menekankan, jika PAP pohon sawit hendak diterapkan, persoalannya bukan pada nominal—Rp700 atau Rp1.700 per batang—melainkan pada ketepatan objek pajak. Tidak ada kebun sawit, katanya, menggunakan air permukaan.

“Kalau objeknya tidak presisi, ini bukan solusi fiskal, tapi bisa menjadi beban baru dan memicu resistensi,” katanya.

Dr. Dahlan juga mengingatkan bahwa jika PAP diterapkan tanpa kajian mendalam, bukan tidak mungkin kebijakan serupa akan merambah komoditas lain, seperti kelapa di Indragiri Hilir yang secara karakteristik lebih banyak memanfaatkan sistem parit dan air permukaan.

“Prinsipnya bukan menolak kebijakan, tetapi memastikan dasar hukumnya kuat dan objeknya jelas,” katanya.

Dr. Dahlan mendorong pemerintah daerah bersama perwakilan daerah di DPR RI untuk memperjuangkan skema penerimaan sawit yang lebih adil bagi daerah penghasil, sembari memastikan setiap kebijakan fiskal daerah berbasis kajian komprehensif dan data yang akurat.

Ia mengingatkan bahwa tanpa kajian komprehensif dan pemetaan detail—mana kebun yang benar-benar menggunakan air permukaan dan mana yang tidak—kebijakan berisiko dibatalkan pemerintah pusat. “Kalau tidak tepat objeknya, bisa dianulir. Kita yang malu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein H., S.Kom., menyebut isu PAP mengemuka di tengah defisit anggaran Rp1,73 triliun pada 2024 serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2025. IMM Riau, kata dia, sejak 2025 mendorong pembentukan pansus untuk mengkaji defisit, sebelum akhirnya DPRD membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah yang justru menyasar pohon .

Dalam forum itu, Ketua Pansus PAD DPRD Riau, Abdullah, menegaskan bahwa PAP sawit masih sebatas wacana dan belum masuk tahap kajian formal. Angka per batang yang sempat beredar, katanya, berasal dari simulasi di Sumatera Barat yang dihitung berbasis penggunaan air per hektare HGU.

Bagi Dr. Dahlan, kehati-hatian menjadi kunci. “Kalau tujuan utamanya hanya menutup defisit jangka pendek, itu pendekatannya keliru. Kebijakan fiskal harus berbasis data, kajian akademik, dan keadilan antarsektor,” ujarnya.

Diskusi sore itu mengerucut pada satu pesan: defisit anggaran memang lazim, tetapi menjadikannya alasan untuk menarik pungutan baru tanpa pemetaan yang presisi berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar dari sekadar angka di neraca.