Diplomasi Sawit Diminta Lebih Ofensif, DPR Dorong Indonesia Berani Tantang Narasi Global

sawitsetara.co - JAKARTA – Indonesia diminta tidak lagi menempatkan diri pada posisi defensif dalam menghadapi tekanan dan kampanye negatif global terhadap kelapa sawit. Diplomasi internasional dinilai harus diubah menjadi lebih ofensif, dengan mengandalkan narasi berbasis data untuk meluruskan disinformasi yang selama ini merugikan posisi nasional di pasar dunia.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai, selama ini Indonesia terlalu sering berada pada posisi “meminta dipahami” saat menghadapi kritik internasional, terutama dari negara-negara maju. Padahal, menurutnya, industri kelapa sawit memiliki dasar fakta yang kuat untuk dibela secara terbuka dan tegas.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman Soebagyo, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (07/01/2026).

Firman menegaskan, diplomasi sawit bukan semata soal citra, melainkan menyangkut kedaulatan ekonomi dan keberlangsungan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Karena itu, pemerintah diminta lebih berani mengangkat fakta objektif industri sawit nasional dalam berbagai forum internasional.

Isu Lingkungan dan Motif Proteksionisme

Ia menilai, gelombang kampanye negatif terhadap kelapa sawit tidak sepenuhnya lahir dari kepedulian terhadap lingkungan. Firman melihat adanya kepentingan ekonomi global yang dibungkus dengan isu hijau, khususnya dari negara-negara Eropa, untuk melindungi komoditas minyak nabati mereka sendiri.

Tudingan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia, menurutnya, kerap disampaikan secara sepihak tanpa memperhatikan data pembanding dan kondisi faktual di lapangan. Narasi tersebut juga dinilai mengabaikan karakteristik komoditas nabati lain yang justru membutuhkan lahan jauh lebih luas dibandingkan kelapa sawit.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” tegas Firman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Menurutnya, standar ganda dalam penilaian lingkungan global inilah yang perlu dilawan melalui diplomasi berbasis sains dan data empiris, bukan sekadar retorika politik.

Rekam Jejak Keberlanjutan yang Diabaikan

Firman juga menyoroti berbagai kebijakan yang telah ditempuh Indonesia untuk memperkuat aspek keberlanjutan industri sawit. Di antaranya adalah penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kebijakan moratorium izin baru perkebunan, serta penguatan transparansi dan tata kelola perkebunan nasional.

Langkah-langkah tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen serius Indonesia dalam mengelola industri kelapa sawit secara bertanggung jawab. Namun, kemajuan tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang sepadan dari organisasi non-pemerintah internasional maupun negara-negara pengkritik.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.

Lebih jauh, Firman menilai pengelolaan perkebunan sawit yang dilakukan secara tepat justru dapat memberikan kontribusi ekologis, termasuk penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan. Kontribusi ini dinilai relevan dengan target pemulihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang tengah dicanangkan Indonesia.

Dengan dasar tersebut, DPR mendorong pemerintah menjadikan sawit sebagai bagian dari diplomasi strategis nasional, bukan sekadar komoditas defensif, agar posisi Indonesia di pasar global semakin kuat dan berdaulat.