DPRD Riau Minta DBH Sawit Rp101 Miliar Tak Hanya untuk Jalan Mahato

sawitsetara.co - PEKANBARU — Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mendukung rencana Pemerintah Provinsi Riau memperbaiki Jalan Mahato-Simpang Manggala menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit senilai Rp101 miliar. Namun, ia meminta anggaran tersebut tidak seluruhnya terserap untuk satu ruas jalan.

Budiman menilai pembangunan jalan dengan konstruksi rigid atau beton menjadi pilihan tepat untuk ruas yang kerap dilalui kendaraan bertonase berat, terutama truk pengangkut crude palm oil (CPO) dari kawasan industri kelapa sawit.

Menurut dia, konstruksi beton lebih mampu menahan beban kendaraan berat dibandingkan jalan beraspal. Karena itu, Jalan Mahato dinilai cocok menggunakan metode tersebut.

“Memang bagus, kita menginginkan ada jalan yang fokus rigid atau beton khusus untuk menahan beban truk-truk CPO atau kendaraan bertonase dari industri,” ujar Budiman, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan keberadaan jalan rigid di ruas Mahato akan memberi ruang bagi kendaraan angkutan perusahaan untuk melintas tanpa terlalu cepat merusak badan jalan. Sebaliknya, jika jalan tersebut kembali menggunakan aspal, kerusakan dikhawatirkan kembali terjadi akibat tingginya beban kendaraan.

Meski mendukung rencana tersebut, Budiman meminta Pemprov Riau memetakan ruas jalan lain yang kondisinya mendesak untuk diperbaiki. Menurut dia, DBH sawit Rp101 miliar seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Kalau memang ada posnya dari DBH sawit itu, kita berharap minimal dipetakan juga jalan yang urgen atau sudah rusak parah. Mayoritas mungkin di Jalan Mahato, tapi dibagi juga ke jalan lain seperti Jalan Sontang yang rusak parah, bahkan masyarakat di sana sampai demo,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Rokan Hulu, Budiman mengatakan persoalan jalan rusak di daerah tersebut telah berulang kali ia usulkan. Ia mengaku telah mengajukan perbaikan sejak 2024, tetapi belum terealisasi.

“Sejak tahun 2024 sudah saya usulkan, tapi ada efisiensi, tahun 2025 kembali saya ajukan tapi tidak juga terlaksana. Nah kita berharap DBH tersebut dapat dibagi ke Jalan Sontang, termasuk jalan ke Dalu-dalu sampai ke Bangun Jaya, itu luar biasa kondisinya,” ungkapnya.

Budiman mengatakan setidaknya sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah di Rokan Hulu dapat ditangani melalui tambal sulam. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sembari menunggu pembangunan atau rehabilitasi secara permanen.

Ia menyebut keluhan mengenai kondisi jalan juga banyak disampaikan masyarakat melalui media sosial. Kondisi itu, kata dia, membuat anggota DPRD turut menjadi sasaran kritik warga.

“Karena masyarakat mengeluh, masyarakat banyak mengeluhkannya di media sosial. Mereka menyalahkan anggota DPRD-nya. Tapi kami sadar juga, ini tidak hanya tugas kami tapi ada tugas gubernur, bupati. Namun begitu kita tidak diam. Hanya saja anggaran kita sedang efisiensi,” pungkasnya.

Budiman berharap penggunaan DBH sawit tidak hanya dilihat sebagai sumber pembiayaan untuk satu proyek infrastruktur. Dana tersebut, menurut dia, perlu diarahkan berdasarkan tingkat urgensi kerusakan jalan sehingga manfaat dari sektor sawit dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.