GAPKI Ingatkan Risiko PHK Massal di Balik Larangan Sawit di Jawa Barat

sawitsetara.co - JAKARTA - Kebijakan larangan budidaya kelapa sawit di Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi menuai sorotan dari pelaku industri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai, terutama terhadap keberlangsungan lapangan kerja di sektor perkebunan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menilai, larangan yang bersifat menyeluruh berisiko memukul perkebunan sawit yang telah lama beroperasi dan produktif. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

Menurut Eddy, tidak semua wilayah Jawa Barat memang cocok untuk pengembangan sawit. Namun, ia menekankan pentingnya membedakan antara rencana pembukaan kebun baru dengan perkebunan yang sudah eksisting dan berkontribusi secara ekonomi.

“Kalau wilayahnya memang tidak sesuai, tentu tidak perlu dipaksakan. Tetapi untuk kebun yang sudah lama berjalan dan berproduksi dengan baik, seharusnya tidak serta-merta dikonversi,” ujarnya, Rabu (7/1/2026), dikutip Pikiran Rakyat.

Ia menjelaskan, sebagian besar perkebunan sawit di Jawa Barat merupakan aset PTPN VIII. Selain itu, keberadaan perusahaan sawit swasta di provinsi tersebut jumlahnya relatif terbatas. Bahkan di sejumlah wilayah, PTPN VIII justru melakukan konversi komoditas lain ke sawit karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

“Di Bogor, misalnya, perkebunan sawit itu sudah lama ada, lengkap dengan pabrik pengolahannya, dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan,” katanya.

GAPKI juga menilai penyederhanaan narasi yang mengaitkan sawit sebagai penyebab utama bencana alam tidak sepenuhnya tepat. Eddy mencontohkan wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, di mana pertumbuhan ekonomi pedesaan justru banyak ditopang oleh perkebunan sawit rakyat maupun perusahaan.

Ia mengingatkan bahwa sawit saat ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar nasional, sekaligus berperan dalam substitusi energi melalui biodiesel. Kontribusi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan di daerah.

“Kalau sampai terjadi penutupan kebun, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi langsung ke tenaga kerja. Apalagi kalau kebunnya milik BUMN, jangan sampai BUMN justru menyumbang angka pengangguran,” tegas Eddy.

Menanggapi isu lingkungan, Eddy juga menepis anggapan bahwa sawit merupakan tanaman yang boros air. Ia menyebut berbagai penelitian menunjukkan konsumsi air sawit justru lebih rendah dibandingkan beberapa tanaman minyak nabati lain.

Meski demikian, GAPKI menegaskan bahwa budidaya sawit tetap harus berbasis kesesuaian lahan. Sawit, menurut Eddy, tidak ideal ditanam di dataran tinggi atau wilayah dengan karakter iklim tertentu yang lebih cocok untuk komoditas lain seperti tebu.

Dengan pertimbangan tersebut, GAPKI berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengambil kebijakan yang lebih proporsional, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang, tanpa mengorbankan keberlangsungan tenaga kerja di sektor perkebunan.