sawitsetara.co - MEDAN - Industri kelapa sawit perlu dilihat secara komprehensif melalui pendekatan ilmiah, manajerial, dan sosial agar tidak terjebak pada narasi tunggal yang cenderung negatif. Hal itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Hilman Fikri dari Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dalam workshop bertajuk “Membangun Narasi Berimbang Media Kelapa Sawit di Wilayah Terdampak Berbasis Mitigasi” yang digelar sawitsetara.co pada 15–17 Februari 2026 di Hotel Grand Central Medan.
Dalam pemaparannya bertajuk Sawit dalam Kacamata Ilmu Pengetahuan: Antara Realitas, Risiko, dan Narasi, Hilman menegaskan pentingnya integrasi multidisiplin ilmu untuk memahami kompleksitas industri sawit secara holistik.
“Industri kelapa sawit harus dipahami melalui kacamata manajemen, sosial, dan filsafat agar kita tidak terjebak pada persepsi yang parsial,” ujarnya.
Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
“Petani bukan sekadar faktor produksi, melainkan subjek moral utama dalam sistem ekonomi sawit Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor sawit telah menjadi motor redistribusi ekonomi pedesaan dan transformasi wilayah di luar Pulau Jawa. Industri ini menyerap sekitar 16,2 juta hingga 17 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Industri sawit menjadi instrumen utama redistribusi ekonomi pedesaan dan motor transformasi wilayah,” katanya.
Dari sisi makroekonomi, kontribusi sawit terhadap devisa negara sangat signifikan. Pada 2023, nilai ekspor sawit dan turunannya mencapai sekitar 38,3 miliar dolar AS. Bahkan, dalam paparan disebutkan bahwa sekitar 54 persen produksi minyak sawit global berasal dari Indonesia.
“Dominasi produksi ini menciptakan daya tawar strategis dalam negosiasi standar keberlanjutan internasional,” jelas Hilman.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Hilman menyebut sektor sawit berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak), dan SDG 10 (Reduksi Ketimpangan).
Berdasarkan analisis di tujuh provinsi utama penghasil sawit, sekitar 77,57 persen indeks pencapaian SDGs komposit berkorelasi dengan keberadaan dan pengelolaan sektor sawit.
“Pengelolaan sawit yang baik terbukti mampu meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, membuka lapangan kerja, serta mendorong mobilitas sosial masyarakat desa,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan hasil riset di daerah transmigrasi seperti Batanghari, Jambi, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sawit yang baik mampu membentuk struktur sosial masyarakat yang lebih stabil dan berkualitas.
Hilman menekankan pentingnya sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam memperkuat posisi tawar sawit Indonesia di pasar global.
“Dalam manajemen pemasaran, sertifikasi berfungsi sebagai faktor pembeda atau differentiation untuk menembus pasar premium di Eropa dan Amerika Utara,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa penerapan sertifikasi di tingkat petani masih menghadapi kendala, terutama dari sisi pembiayaan dan kapasitas manajerial.
“Jika keberlanjutan menjadi standar moral global, maka akses terhadap standar tersebut harus dibuat inklusif bagi petani kecil,” katanya.
Menurutnya, penyediaan dukungan finansial dan pendampingan teknis bagi petani swadaya merupakan prasyarat terciptanya keadilan dalam industri sawit.
Hilman juga menyoroti pentingnya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat ketahanan industri terhadap volatilitas harga global. Ia mencontohkan pengembangan biodiesel B35 sebagai bagian dari transformasi energi terbarukan nasional.
“Hilirisasi adalah penguatan brand equity nasional. Kita harus beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif bernilai tambah,” tegasnya.
Dalam perspektif filosofis, ia menekankan bahwa pembangunan tidak harus mempertentangkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan tidak harus memilih antara kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan dan tata kelola yang benar, keduanya dapat berjalan bersamaan,” ujarnya.
Di akhir pemaparan, Hilman mengingatkan pentingnya penguatan branding dan komunikasi berbasis data ilmiah untuk melindungi reputasi sawit Indonesia di pasar global.
“Strategi komunikasi harus beralih dari sekadar klaim menjadi penyajian bukti empiris yang transparan. Penguatan narasi berbasis data ilmiah adalah kunci melindungi ekuitas merek nasional,” pungkasnya.
Workshop ini diharapkan menjadi ruang dialog antara akademisi, media, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun narasi sawit yang lebih berimbang, berbasis bukti, serta berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
