KONSULTASI
Logo

Implementasi B50 Dinilai Belum Ganggu Ekspor Sawit pada 2026, GAPKI: Pasokan Masih Aman

6 Agustus 2026
AuthorHendrik Khoirul
EditorHendrik Khoirul
Implementasi B50 Dinilai Belum Ganggu Ekspor Sawit pada 2026, GAPKI: Pasokan Masih Aman

sawitsetara.co - JAKARTA – Penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku sejak Juli 2026 diperkirakan belum akan mengurangi volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sepanjang tahun ini. Meski kebutuhan bahan baku untuk pasar domestik meningkat, pelaku industri menilai tambahan serapan tersebut masih dapat dipenuhi dari produksi nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan tambahan kebutuhan CPO akibat implementasi B50 pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 1,5 juta ton. Menurut dia, angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah karena pelaksanaan program masih berada dalam masa transisi selama dua bulan sehingga belum berjalan secara penuh.

"Kalau tahun 2026 ini seharusnya belum mengurangi volume ekspor, sebab penambahan kebutuhan bahan baku CPO maksimum sekitar 1,5 juta ton, bahkan kemungkinan kurang karena ada masa transisi dua bulan, jadi belum full dilaksanakan," ujar Eddy kepada Kontan, Selasa, 4 Agustus 2026.

Dengan tambahan kebutuhan tersebut, total bahan baku CPO untuk program biodiesel pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 14,5 juta ton. Eddy menilai volume tersebut masih dapat dipenuhi tanpa mengganggu pasokan untuk pasar ekspor.

"Jadi kebutuhan bahan baku CPO untuk biodiesel tahun ini sekitar 14,5 juta ton, ini masih aman," katanya.

DPP

Pernyataan Eddy muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menilai implementasi B50 berpotensi memengaruhi ekspor CPO Indonesia pada semester II 2026 seiring meningkatnya konsumsi di dalam negeri. BPS juga mencatat pertumbuhan ekspor CPO dan produk turunannya mulai melambat. Pada semester I 2026, nilai ekspor komoditas tersebut hanya tumbuh 7,32 persen secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan 24,80 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah sendiri telah meresmikan implementasi mandatori B50 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Kebijakan itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mewajibkan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menghemat devisa hingga Rp 170 triliun.

Meski optimistis kondisi tahun ini masih terkendali, GAPKI mengingatkan tekanan terhadap ekspor berpotensi muncul dalam jangka menengah. Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI Lolita Bangun mengatakan produksi sawit nasional sepanjang 2026 diperkirakan hanya meningkat kurang dari dua persen.

Menurut Lolita, pertumbuhan produksi tertahan oleh dampak El Niño sejak Mei 2026, menurunnya kualitas agronomis tanaman, serta masih berlangsungnya program peremajaan atau replanting kebun sawit.

Di sisi lain, penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO domestik sekitar 1,9 juta ton dibandingkan alokasi pada program B40. Dengan demikian, total kebutuhan bahan baku CPO untuk B50 diperkirakan mencapai sekitar 14,6 juta ton.

"Angka ini masih dapat dipenuhi, tetapi membawa risiko terhadap volume ekspor," ujar Lolita dalam keterangan resminya.

DPP

Ia menilai kombinasi pertumbuhan produksi yang terbatas dan meningkatnya konsumsi domestik akan mengurangi pasokan yang tersedia untuk pasar internasional. Kondisi tersebut juga diperkirakan menjaga harga CPO tetap tinggi setelah rata-rata mencapai US$ 1.432 per metrik ton pada semester I 2026.

Dari sisi pasar, Cina diperkirakan tetap menjadi tujuan utama ekspor sawit Indonesia. Sepanjang 2025, ekspor ke negara itu meningkat 12 persen menjadi hampir 6 juta ton, terutama didominasi produk hilir seperti minyak sawit olahan dan oleokimia.

Sebaliknya, ekspor ke India turun 18 persen. Pengiriman ke Uni Eropa dan Amerika Serikat juga masing-masing melemah tiga persen dan satu persen. Di tengah pelemahan tersebut, sejumlah pasar nontradisional justru mencatat pertumbuhan, antara lain Malaysia sebesar 52 persen, Bangladesh 48 persen, kawasan Afrika 31 persen, dan Rusia 17 persen.

Selain menghadapi tantangan pasokan, industri sawit juga dibayangi kenaikan biaya produksi. Harga pupuk dilaporkan melonjak sekitar 30 persen sejak Maret 2026 setelah Cina membatasi ekspor pupuk. Harga bahan bakar industri juga meningkat dari sekitar Rp 15.000 menjadi Rp 29.000 per liter sehingga menambah beban operasional perkebunan.

Pada sektor hilir, gangguan pelayaran melalui Terusan Suez memaksa kapal tujuan Eropa memutar melalui Afrika. Bersamaan dengan meningkatnya premi asuransi akibat risiko keamanan, biaya logistik dan asuransi diperkirakan naik sekitar 50 persen dibandingkan kondisi normal.

Ke depan, industri juga harus menyesuaikan diri dengan sejumlah kebijakan baru pemerintah, mulai dari kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor, hingga penataan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, GAPKI menilai hilirisasi perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan produk bernilai tambah seperti specialty chemicals, bioplastik, bio-pelumas, dan surfaktan berbasis sumber daya terbarukan.

Tags:

Berita SawitSawitBiosolar B50ekspor sawit

Berita Sebelumnya
381 Petani KOPSAMAS Jalani Verifikasi PSR BPDP, Usulan Replanting Hampir 1.000 Hektare Mulai Diproses

381 Petani KOPSAMAS Jalani Verifikasi PSR BPDP, Usulan Replanting Hampir 1.000 Hektare Mulai Diproses

Sebanyak 381 anggota koperasi mengikuti proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk BPDP untuk melakukan pemeriksaan dokumen sekaligus verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan PSR.

5 Agustus 2026Berita

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *