Isu Negatif Dapat Memukul Harga TBS

sawitseara.co - JAKARTA – Suka tidak suka harus diakui bahwa isu-isu negatif yang menyerang sektor kelapa sawit baik dari dalam ataupun luar negeri akan berdampk kepada harga cude palm oil (CPO) dan otomatis juga akan ikut memukul harga tandan buah segar (TBS) dan jika harga TBS terpukul maka petanilah yang paling akan berdampak. Sebab petani adalah bagian paling ujung hulu dari sektor kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan Djono Albar Burhan, Ketua Bidang Hubungan Internasional, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam diskusi public yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Selasa (14/10/2025).

Melihat hal tersebut Djono berharap pelaku kelapa sawit baik petani ataupun industri bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dapat memerangi isu-isu negatif yang menyerang sektor sawit. Hal inin penting mengingat sawit bukan hanya sebagai penopang ekonomi negara tapi juga sebagai sumber pendapatan petani. “Artinya jika sawit terpukul maka pemerintah dan petani juga ikut terpukul,” ungkap Djono.

Tidak hanya itu, Djono menjelaskan bahwa panjangnya rantai pasok sawit menyebabkan petani tekor di tanahnya sendiri.Jadi problem sawit rakyat bukan hanya soal harga TBS, tapi juga sistem yang belum berpihak pada petani.

“Ada disparitas harga TBS, masalah ketertelusuran yang bikin harga dipotong sampai ratusan ribu rupiah per ton, hingga urusan legalitas lahan dan akses teknologi yang masih terbatas,” jellas Djono.

Berdasarkan kajian Kementerian Pertanian, rantai pasok sawit dari petani ke pabrik masih terlalu panjang karena melibatkan banyak perantara. Kondisi ini menekan harga TBS di tingkat petani dan memperkecil margin keuntungan.

“Kita berharap petani didukung untuk dapat mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk memperkecil panjangnya rantai pasok. Sebab di Kalimantan Selatan sudah ada anggota kita yang dapat mendirikan PKS, dan itu dapat memperkecil panjangnya rantai pasok,” harap Djono.

Selain itu, Djono juga mendorong petani unttuk melakukan kelembagaan. Hal ini karena untuk mengajukan berbagai program-program dari pemerintah salah satu syaratnya yakni dengan kelembagaan petani.

Tidak hanya itu dengan kelembagaan petani maka petani bisa mengajukan segala sesuatau lebih efisien, diantaranya jika mengajukan pembelian pupuk. “Dengan mengajukan secara kelembagaan atau kelompok tani maka dapat menekan harga, sehingga bisa lebih efisien,” pungkas Djono.