Produktivitas Petani Sawit Tertinggal Karena PSR Seret, APKASINDO Minta Negara Lebih Hadir

sawitsetara.co - JAKARTA — Di balik besarnya produksi kelapa sawit nasional, ada jarak yang masih menganga. Produktivitas kebun sawit milik petani rakyat dinilai jauh tertinggal dibandingkan perkebunan perusahaan besar.

Akibatnya, kontribusi petani terhadap produksi nasional belum sepenuhnya mencerminkan peran mereka sejak awal pembangunan sawit Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Rino Afrino, ST., MM., C.APO, menyebut peningkatan produktivitas petani harus ditempatkan sebagai agenda utama jika negara ingin mendorong kesejahteraan pekebun rakyat.

“Kedaulatan produksi berarti petani harus mendapat akses peremajaan sawit rakyat, pelatihan, pendampingan, hingga bibit unggul,” ujar Dr. Rino dalam kegiatan Kampanye Sawit Baik Bersama Media “Sinergi Media untuk Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta (2/3/2026) yang diselenggarakan oleh sawitsetara.co.

Menurut dia, besarnya angka produksi nasional saat ini masih bertumpu pada perkebunan korporasi. Sementara itu, kebun rakyat tertahan oleh persoalan klasik: tanaman tua, keterbatasan akses bibit unggul, dan minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dr. Rino juga menyoroti pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dinilainya belum berjalan maksimal. Meski telah berjalan sejak 2017 dan didukung ketersediaan dana, realisasinya dinilai stagnan.

“Kenapa realisasi PSR selalu sekitar 30 persen? Padahal dananya ada dan program ini sudah berjalan sejak 2017,” katanya.

Di lapangan, ia menemukan banyak kebun sawit rakyat yang usianya telah melampaui 40 tahun. Kondisi tersebut, menurut Dr. Rino, membuat produktivitas anjlok dan tak lagi ekonomis.

“Petani yang kebunnya sudah 40 tahun lebih, seperti di Kalimantan Barat, harusnya disapu bersih dan menerima PSR karena mereka bagian dari pembangunan sawit nasional sejak awal,” ujarnya.

Ia menilai kelompok petani yang sejak awal mengikuti pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) semestinya menjadi prioritas utama dalam program peremajaan.

“Petani yang sejak awal ikut pola PIR harusnya mendapat karpet merah untuk PSR karena mereka bagian dari pembangunan sawit nasional,” kata Dr. Rino.

APKASINDO pun mendorong agar PSR dijalankan lebih agresif, terutama di daerah-daerah dengan kebun tua. Tanpa langkah serius, Rino khawatir kesenjangan produktivitas antara petani dan korporasi akan terus melebar, sementara mimpi kedaulatan produksi hanya berhenti sebagai slogan.

Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembanngan Program dan Layanan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan Nugroho Adi Wibowo, dan Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih.