Jelang HBKN, Distribusi Bapok Dipercepat Termasuk MINYAKITA

sawitsetara.co – JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandang perlu untuk mempercepat distribusi barang-barang kebutuhan pokok (bapok) sebelum masuknya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 1447 H. Strategi tersebut untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi saat HBKN di tengah kondisi cuaca saat ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 HKamis, (29/1/2026) di kantor Kemendag, Jakarta.

Rakor bertujuan memastikan kelancaran distribusi bapok jelang HBKN di tengah kondisi cuaca saat ini serta kesiapan seluruh infrastruktur distribusi, baik darat, laut, maupun udara. Upaya ini untuk menjaga ketersediaan bapok dan mencapai stabilitas harga saat HBKN.

“Terkait dengan distribusi, faktor yang perlu menjadi perhatian adalah cuaca pada Februari dan Maret 2026. Kami sepakat, semua distributor termasuk Bulog dan ID Food agar sudah melancarkan pendistribusian bapok ke semua daerah di Indonesia (sebelum HBKN),” ungkap Iqbal.

Mengutip informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) dalam rakor tersebut, kondisi cuaca pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2026 perlu menjadi perhatian. Kondisi cuaca ini terutama untuk Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Papua. Iqbal mengatakan, dipercepatnya penyaluran bapok ke berbagai wilayah adalah untuk memastikan ketersediaan stok bapok di wilayah tersebut saat HBKN.

Adapun untuk mempercepat distribusi antarpulau dan ke wilayah Timur Indonesia, perlu dukungan logistik dan pengangkutan menggunakan tol laut. Untuk itu, Iqbal menyampaikan, rapat koordinasi turut membahas kesiapan layanan pelabuhan dengan Kementerian Perhubungan. Salah satu upayanya adalah menginventarisasi kontainer untuk penugasan dan pelaksanaan distribusi melalui tol laut.

Sementara itu, Iqbal juga mengungkapkan sudah terlihatnya hasil implementasi ‘Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat’. Permendag ini mengatur alokasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng sawit sebesar 35 persen untuk minyak goreng rakyat. Saat ini, harga MINYAKITA telah turun hingga Rp300/liter.

“Harga rata-rata nasional MINYAKITA saat ini Rp16.500/liter, lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya. Kami harapkan jika (DMO minyak goreng) sudah berjalan optimal di akhir bulan ini, HET bisa tercapai sesuai dengan yang kita sepakati bersama,” ungkap Iqbal.

Selain itu, diharapkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha swasta bersinergi sesuai peran dan kewenangannya. Langkah ini untuk mendukung upaya menjaga kelancaran pasokan, distribusi dan perdagangan bapok, termasuk barang penting seperti gas elpiji, serta mengedepankan komunikasi publik yang positif dan kondusif kepada masyarakat pada periode menjelang, saat, hingga pasca-Ramadan dan Idulfitri 1447 H.