Kemlu Siapkan Perlindungan Data Petani Sawit dalam Negosiasi EUDR

saawitsetara.co - PEKANBARU — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah membahas mekanisme perlindungan data Indonesia dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Isu ini dinilai penting karena data dari rantai pasok di negara produsen, termasuk pekebun sawit, menjadi salah satu sumber informasi bagi operator yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan tersebut.

Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Erma Rheindrayani, mengatakan Kemlu perlu memahami aspek teknis di lapangan agar dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam negosiasi maupun promosi di luar negeri.

“Kami datang untuk membantu memperjuangkan agar memahami apa yang kita perjuangkan, sehingga kita punya bekal dalam negosiasi dan promosi,” kata Erma dalam audiensi terkait penguatan implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kantor Gubernur Riau, Kamis (1/10/2026).

Menurut Erma, ISPO dapat menjadi salah satu parameter yang mendukung pemenuhan ketentuan EUDR. Namun, ia menegaskan kepemilikan sertifikat ISPO tidak serta-merta membuat suatu produk otomatis memenuhi seluruh persyaratan EUDR.

Ia menjelaskan, meskipun tanggung jawab pemenuhan EUDR berada pada operator di Uni Eropa, informasi yang dibutuhkan tetap berasal dari rantai pasok di negara produsen. Karena itu, tata kelola dan keamanan data menjadi perhatian dalam pembahasan dengan pihak Uni Eropa.

“Kami sedang menegosiasikan bagaimana perlindungan data itu bisa dilakukan. Kita perlu bersiap apabila terjadi kebocoran atau persoalan lain terkait data,” ujarnya.

Erma juga menyoroti posisi pekebun kecil dalam penerapan EUDR. Kemlu, kata dia, akan terus memperjuangkan kepentingan pekebun dalam pembahasan dengan mitra luar negeri, termasuk memastikan kesiapan teknis dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Ia mengingatkan, akses pasar Eropa perlu dilihat bersama dengan peluang diversifikasi pasar. Menurut Erma, pasar global tidak hanya terbatas pada Uni Eropa, sehingga pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan tujuan ekspor lainnya.

Dalam kesempatan itu, Erma mengingat kembali kunjungannya ke Riau pada 2024 saat mendampingi Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Ia menyebut Riau telah memiliki reputasi dalam praktik perkebunan sawit berkelanjutan dan pengalaman tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat promosi sawit Indonesia.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk membahas penguatan implementasi sertifikasi ISPO di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pertemuan turut dihadiri jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, GAPKI Riau, APKASINDO, United Nations Development Programme (UNDP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, akademisi Universitas Riau (Unri), serta kemitraan INDEF.