KUD Bukit Jaya Dapat Sarpas Rp5,6 Miliar, Petani Optimistis Sawit Makin Menguntungkan

sawitsetara.co - DHARMASRAYA — Petani sawit yang tergabung dalam KUD Bukit Jaya, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mulai merasakan manfaat bantuan sarana dan prasarana (Sarpas) pasca program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Bantuan senilai Rp5,6 miliar itu dinilai sangat membantu petani di tengah tingginya biaya perawatan kebun sawit saat ini.

Bantuan tersebut berupa pupuk dan herbisida yang dialokasikan untuk kebutuhan selama dua tahun. Ketua KUD Bukit Jaya, Edi Setiawan mengatakan, bantuan itu diajukan pada akhir 2024 dan baru terealisasi pada tahun ini.

“Total bantuannya sekitar Rp5,6 miliar untuk dua tahun. Bentuk bantuannya pupuk dan herbisida,” kata Edi.

Ia menjelaskan, proses pengajuan bantuan tidak berjalan mudah. Pada awalnya, pihak koperasi masih mengalami kendala administrasi karena kurang memahami mekanisme pengajuan program pemerintah.

Namun berkat pendampingan dari pemerintah daerah, seluruh persyaratan akhirnya dapat dipenuhi hingga bantuan berhasil dicairkan.

“Awalnya kami memang awam dan kurang paham. Tapi kami terus didampingi tim dari dinas. Apa yang kurang kami revisi terus sampai akhirnya bantuan bisa terealisasi,” ujarnya.

Bagi petani, bantuan pupuk menjadi hal yang sangat penting karena tingginya biaya produksi perkebunan sawit dalam beberapa tahun terakhir. Harga pupuk yang terus naik membuat biaya pemeliharaan kebun semakin berat.

“Sekarang harga pupuk luar biasa mahal. Biaya pemupukan saja bisa menghabiskan lebih dari 30 persen penghasilan petani. Jadi bantuan ini sangat membantu sekali,” katanya.

Menurut Edy, pupuk yang diterima juga merupakan pupuk tunggal yang dinilai cocok untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit. Tak heran jika bantuan tersebut disambut antusias oleh anggota koperasi.

Meski mendapat dukungan bantuan sarpras, petani KUD Bukit Jaya masih menghadapi persoalan besar terkait harga TBS. Hingga saat ini, mereka mengaku belum menikmati harga kemitraan atau harga penetapan dinas perkebunan seperti yang diterima sebagian petani lain.

“Kendala kami sekarang masalah harga. Kami belum mendapatkan harga disbun, padahal koperasi seharusnya bisa mendapatkan harga tersebut,” kata Edy.

Ia berharap pemerintah dapat membantu mencarikan pola kemitraan dengan PKS agar petani KUD Bukit Jaya bisa memperoleh harga TBS yang lebih layak dan stabil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Ipentri mengatakan pihaknya telah melakukan langkah awal dengan menjalin komunikasi bersama sejumlah pabrik kelapa sawit di Dharmasraya.

Menurutnya, saat ini terdapat tiga PKS di Dharmasraya yang tidak memiliki kebun inti sehingga berpotensi menjadi mitra bagi kelompok tani PSR.

“Hari ini kami sudah melakukan pembicaraan awal dengan beberapa PKS di Dharmasraya. Tinggal bagaimana nanti pola kemitraannya kita sesuaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh kelompok tani yang telah melaksanakan program PSR agar bisa mendapatkan harga sawit yang lebih baik.

“Bibit sudah jelas, pemeliharaan sudah jelas, maka harga sawit juga harus lebih baik. Harapan kami kelompok tani PSR bisa menikmati harga yang ditawarkan pemerintah provinsi,” katanya.

Ipentri optimistis, jika pola kemitraan berhasil dibangun, maka petani sawit di Dharmasraya, khususnya anggota KUD Bukit Jaya, dapat memperoleh harga TBS sesuai standar penetapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan produktivitas kebun yang mulai meningkat pasca replanting serta dukungan sarana produksi dari pemerintah, petani kini berharap kesejahteraan mereka ikut meningkat melalui harga sawit yang lebih adil dan stabil.