Mandatori PSR Dinilai Strategis untuk Perkuat Kemandirian Energi Nasional

sawitsetara.co - JAMBI — Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan mandatori sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi sawit rakyat sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel nasional.

Pemerhati Sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan perhatian perlu diberikan kepada kebun sawit petani swadaya, khususnya kebun eks-plasma yang tersebar di berbagai daerah sentra sawit.

Menurutnya, perusahaan sebagai bapak angkat atau inti dapat berperan dalam membantu petani menyiapkan kebun yang produktif dan berkelanjutan. Salah satunya melalui penggunaan bibit sawit unggul yang mampu meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun.

“Banyaknya kebun petani sawit swadaya se-Indonesia yang eks-plasma perlu menjadi skala prioritas perhatian dari para perusahaan sebagai bapak angkat/inti,” kata Dermawan dalam keterangannya.

Ia menilai program peremajaan juga perlu disertai dengan kesiapan offtaker atau penjamin hasil produksi. Dengan demikian, kebun yang diremajakan tidak hanya menghasilkan tanaman baru, tetapi juga memiliki kepastian keberlanjutan pemasaran hasil produksi.

Dermawan menyebut kebutuhan tersebut semakin penting seiring dengan posisi sawit sebagai salah satu sumber bahan baku untuk kebutuhan domestik, termasuk program biodiesel B50. Jika pemerintah melanjutkan pengembangan menuju B60, menurutnya, kebutuhan terhadap ketersediaan bahan baku sawit akan semakin besar.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun roadmap yang terstruktur dan terukur untuk memastikan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan sawit nasional.

“Disinilah sudah saatnya pemerintah Indonesia yang pejabatnya terkait dengan sawit diharapkan untuk segera memikirkannya, terutama di wilayah 25 provinsi se-Indonesia penghasil sawit,” ujarnya.

Menurut Dermawan, penerapan kebijakan mandatori PSR diperlukan agar proses peremajaan di sentra-sentra sawit rakyat tidak berlangsung tanpa arah dan menimbulkan kondisi under replanting yang tidak teratur.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur, bupati, serta kepala dinas perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten dinilai perlu bergerak sejalan dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat.

Langkah tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan kebun petani, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel dan kebutuhan domestik.

“Mandatori kan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) sebagai satu instrumen untuk memenuhi kepentingan yang bersifat nasional dan rasional,” katanya.

Dermawan menambahkan, sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Karena itu, keberlanjutan sektor sawit perlu dipersiapkan secara terperinci dan terukur di tengah dinamika geopolitik dan berbagai fenomena alam yang dapat memengaruhi produksi.

Ia berharap para pemangku kepentingan dan intelektual di sektor persawitan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan PSR, sehingga program peremajaan tidak hanya berorientasi pada penggantian tanaman tua, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga produktivitas sawit rakyat dan ketahanan energi nasional.