sawitsetara.co – Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si. mendorong penguatan koperasi petani kelapa sawit agar tidak hanya bergerak di sektor perkebunan, tetapi juga masuk ke industri pengolahan dan hilirisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar nilai tambah yang dinikmati petani sekaligus memperkuat posisi koperasi dalam rantai industri sawit nasional.
Hal itu disampaikan Ferry saat menjadi keynote speaker dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III APKASINDO yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASINDO di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dalam sambutannya, Ferry mempertanyakan besarnya nilai tambah industri sawit yang dapat dinikmati langsung oleh petani. Menurut dia, meskipun kelapa sawit menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia dan menjadi sumber penghidupan jutaan petani, penguasaan industri pengolahan dan produk turunannya masih didominasi korporasi besar.
“Siapa yang paling menikmati nilai tambah terbesar dari industri sawit ini?” ujar Ferry.
Ia menilai koperasi perlu mengambil peran lebih besar dalam pengembangan industri sawit, mulai dari pengelolaan kebun, pembangunan pabrik kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), hingga pengolahan produk hilir.
Ferry mencontohkan keberhasilan koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah mendirikan pabrik CPO berbasis koperasi dengan kapasitas produksi sekitar 60 ton per jam dan didukung lahan kurang lebih 7.000 hektare.
Menurut dia, model tersebut dapat menjadi referensi bagi koperasi petani sawit di daerah lain untuk mengembangkan usaha secara terintegrasi.
“Koperasi sawit atau KUD yang memiliki lahan-lahan kecil ataupun ribuan hektare sekarang kita dorong untuk bisa masuk ke industri dengan membangun pabrik-pabrik CPO,” katanya.
Ferry mengungkapkan, Kementerian Koperasi telah menerima empat koperasi yang ingin memperoleh pendampingan dan pembiayaan untuk membangun pabrik CPO. Dukungan pembiayaan di antaranya dapat dijajaki melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan lembaga pembiayaan lainnya.
Ia mengajak petani yang memiliki lahan relatif kecil untuk mengonsolidasikan usaha melalui koperasi. Koperasi-koperasi tersebut selanjutnya dapat membentuk holding agar memiliki skala usaha dan kapasitas yang memadai untuk mengembangkan industri pengolahan.
Sementara itu, koperasi yang telah memiliki lahan sekitar 5.000 hingga 10.000 hektare didorong untuk mengajukan pendampingan pengembangan pabrik CPO kepada Kementerian Koperasi.
Ferry berharap pembangunan pabrik berbasis koperasi dapat berkembang lebih luas pada tahun mendatang. Ia bahkan menyampaikan cita-cita untuk mengembangkan fasilitas refinery minyak goreng milik koperasi setelah pembangunan pabrik CPO berjalan.
Produk minyak goreng tersebut nantinya direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kita mau coba bikin refinery minyak goreng sendiri. Minyak gorengnya nanti kita jual ke koperasi-koperasi desa Merah Putih, sehingga pasarnya sudah punya,” ujarnya.
Menurut Ferry, keberadaan jaringan distribusi koperasi desa dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterhubungan antara produksi perkebunan, industri pengolahan, dan pemasaran produk hilir.
Selain pembangunan pabrik, Ferry menekankan pentingnya konsolidasi kelembagaan koperasi sebagai fondasi pengembangan usaha petani sawit. Ia meminta APKASINDO mendorong anggota di berbagai daerah untuk membentuk dan memperkuat koperasi yang mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
Ia menilai koperasi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi harus berkembang menjadi badan usaha yang mampu memperkuat posisi tawar petani, mengakses pembiayaan, mengelola aset, dan menciptakan nilai tambah.
Ferry juga menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi telah menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Menurut dia, kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu peluang untuk melibatkan koperasi dalam pengelolaan kebun sawit yang berada dalam skema penataan pemerintah.
Ia mengusulkan agar APKASINDO ikut mendorong keterlibatan koperasi petani dalam pengelolaan lahan yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan Agrinas Palma Nusantara.
Dengan keterlibatan koperasi, ia berharap pengelolaan perkebunan sawit dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha dari sektor hulu hingga hilir.
Ferry menegaskan, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya mengembalikan peran ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut dia, koperasi perlu kembali menjadi salah satu instrumen utama untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Ia juga menyampaikan sejumlah agenda Kementerian Koperasi, antara lain penguatan tata kelola, digitalisasi, pengembangan usaha, serta pembaruan regulasi perkoperasian untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi saat ini.
Dalam konteks perkebunan sawit, penguatan koperasi diharapkan dapat membantu petani mengatasi keterbatasan skala usaha dan memperluas akses ke industri pengolahan.
Ferry mengajak APKASINDO dan koperasi-koperasi anggotanya mengonsolidasikan potensi yang dimiliki agar petani tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan tandan buah segar (TBS), tetapi juga berpeluang menikmati nilai tambah dari pengolahan dan pemasaran produk turunan sawit.
PENAS III APKASINDO yang didukung BPDP menjadi forum untuk membahas penguatan petani kelapa sawit dan sinergi hilirisasi dalam mendukung kedaulatan energi Indonesia. Dorongan pengembangan koperasi industri menjadi salah satu agenda yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi petani dan meningkatkan manfaat industri sawit bagi masyarakat.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
