sawitsetara.co - Kompleksitas persoalan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Melawi semakin nyata. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah luasnya wilayah yang masuk dalam kawasan, yang mencapai sekitar 75 persen dari total wilayah kabupaten.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Melawi, Cahyadi, dalam kegiatan diskusi bersama APKASINDO yang digelar di Nanga Pinoh, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai aspek pengelolaan perkebunan, mulai dari legalitas lahan, tata ruang, hingga akses petani terhadap bantuan pemerintah.
“Permasalahan perkebunan sawit di Melawi ini sangat kompleks. Bukan hanya soal lahan dan pabrik, tetapi juga menyangkut legalitas, tata ruang, koperasi, hingga tata niaga hasil perkebunan,” jelasnya.
Cahyadi menambahkan bahwa keterbatasan ruang kelola akibat status kawasan seringkali menjadi penghambat bagi petani dalam mengembangkan usaha perkebunan secara legal dan berkelanjutan. Hal ini berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara komprehensif.
Selain itu, persoalan tata niaga juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, penataan sistem distribusi dan perizinan bagi pembeli buah sawit perlu diperjelas agar tidak merugikan petani di tingkat bawah.
“Ke depan, kami bersama APKASINDO akan membahas perizinan bagi pembeli buah sawit. Tata niaga ini penting agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat petani,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Melawi, Widya Rima, juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian persoalan sawit tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah, perusahaan, hingga aparat penegak hukum.
Ia menilai bahwa APKASINDO memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani serta mendampingi mereka dalam berbagai persoalan advokasi.
“APKASINDO harus hadir dalam meningkatkan SDM petani dan mendampingi mereka. Pemerintah juga siap membantu, selama lahan yang dikelola tidak bermasalah secara hukum,” tegasnya.
Widya juga mengingatkan bahwa tanpa sinergi yang kuat, potensi konflik sosial di sektor perkebunan sawit akan sulit dihindari. Oleh karena itu, forum dialog seperti yang digelar APKASINDO menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi dan mencari solusi bersama.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama APKASINDO dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola perkebunan sawit yang lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
