Ditjenbun Permudah Sertifikasi ISPO, Petani Sawit: Pakailah Teori Mancing Ikan, Hasilnya Pasti Berbeda

sawitsetara.co – Banyaknya pernyataan dari operator regulasi terkait ISPO membuat petani sawit memberikan usulan dengan teori “memancing ikan”.

Teori tersebut disampaikan Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO. Menurutnya, persoalan ISPO sebenarnya sangat sederhana, seperti teori memancing ikan.

“Ikan tidak akan memakan pancing jika tidak ada umpan. Umpan itu saya analogikan sebagai manfaat yang diterima petani sawit jika sudah ISPO,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ISPO saat ini dikelompokkan sebagai biaya produksi atau beban. Setelah petani mengeluarkan biaya untuk memenuhi standar ISPO sepanjang masa produksi sawit, harga TBS sawit bersertifikat ISPO ternyata tidak berbeda dengan TBS non-ISPO.

“Bagaimana alur berpikir mereka yang menyuruh kami supaya wajib ISPO? Ini bukan perkara biaya menuju ISPO yang akan dibantu pemerintah. Perlu diketahui bahwa biaya ISPO bukan hanya di awal, tetapi selama sawit masih berbuah,” ujar Dr. Gulat yang juga Auditor ISPO.

Menurutnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa setelah 15 tahun aturan ISPO diundangkan, petani sawit yang sudah tersertifikasi ISPO baru mencapai 1,1 persen dari total luas kebun sawit petani seluas 6,8 juta hektare.

“Kenapa rendah sekali? Jawabannya sederhana, bedakan harga TBS ISPO dengan non-ISPO, maka petani sawit akan berlomba-lomba meraih sertifikasi ISPO. Itu saja kok repot,” ujar Dr. Gulat singkat.

Pendapat serupa juga disampaikan petani sawit di berbagai media sosial dengan kalimat berbeda-beda, namun memiliki fokus yang sama.

Ramainya pembahasan ISPO petani ini muncul setelah Ratna Sariati dari Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menjelaskan pentingnya ISPO.

Ratna mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah menuju industri sawit yang lebih berkelanjutan melalui percepatan implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah juga memastikan berbagai dukungan pembiayaan dan pendampingan agar proses sertifikasi dapat dijalankan lebih mudah.

Ratna menjelaskan, ISPO merupakan standar nasional yang memastikan pengelolaan perkebunan dan industri sawit berjalan sesuai aturan serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial, hingga ketenagakerjaan.

“ISPO itu Indonesia Sustainable Palm Oil. Artinya bagaimana minyak sawit dan produk-produknya dihasilkan dari usaha perkebunan maupun pengolahan yang sesuai aturan, memperhatikan lingkungan, ketenagakerjaan, isu sosial, dan pengelolaan yang baik dan benar,” jelas Ratna.

Menurutnya, keberadaan industri sawit sangat penting bagi perekonomian nasional. Selain menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat.

Ratna mengungkapkan, industri sawit saat ini menyerap sekitar 2,5 juta tenaga kerja secara langsung dan lebih dari 12 juta tenaga kerja tidak langsung di berbagai daerah.

“Sawit ini bukan berada di ruang hampa. Industri ini menjadi sumber pekerjaan bagi jutaan orang dan masa depannya masih sangat cerah,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Pemerintah Siapkan Pendanaan dan Pendampingan

Untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO, pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan bagi petani. Bantuan tersebut meliputi pendampingan teknis, pelatihan, pembiayaan dokumen administrasi, hingga biaya sertifikasi.

“Petani tidak perlu khawatir, tetapi memang harus berkomitmen menjalankan ISPO. Pemerintah membantu melalui fasilitasi pendanaan untuk pemenuhan persyaratan, pendampingan, biaya sertifikasi hingga pendidikan,” ungkapnya.

Ratna menjelaskan, sumber pembiayaan berasal dari berbagai skema pendanaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), APBN, APBD, hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi, seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), hingga pembinaan usaha perkebunan.

“Pemerintah berkomitmen membantu pembiayaan dan pendampingan. Selain itu, banyak NGO dan mitra pembangunan yang saat ini juga aktif mendampingi petani menuju sertifikasi sawit berkelanjutan,” tutup Ratna.