Petani Kecil Pasok 30% Minyak Sawit Dunia, tapi Sertifikasi Berkelanjutan Baru 2%

sawitsetara.co – BANGKOK — Jutaan petani kecil menopang produksi minyak sawit dunia. Namun, kontribusi besar itu belum sebanding dengan akses mereka terhadap sertifikasi keberlanjutan. Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), Maharani Hapsari, mengungkapkan hanya 2 persen pasokan minyak sawit yang dihasilkan petani kecil telah memiliki sertifikat keberlanjutan.

Maharani menyampaikan temuan tersebut saat menjadi panelis dalam seminar Plantation 360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).

Seminar yang diselenggarakan EDS16 bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) itu membahas peran investasi swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Maharani hadir sebagai pakar ekonomi politik komoditas sekaligus Chairholder WTO Chair Programme (WCP) Indonesia.

Menurut dia, lebih dari 3 juta petani kecil menghasilkan sekitar 30 persen pasokan minyak sawit dunia. Namun, hanya 2 persen dari pasokan tersebut yang memiliki sertifikat keberlanjutan.

“Petani kecil adalah penopang sosial industri sawit masa depan, mirisnya sekaligus kelompok yang paling rawan tertinggal,” kata Maharani seperti dikutip laman resmi UGM, Kamis (22/10/2026).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi petani terhadap industri sawit belum diikuti akses yang setara terhadap sistem keberlanjutan. Padahal, sertifikasi dan pemenuhan standar pasar semakin penting bagi keberterimaan produk sawit di pasar internasional.

Maharani menilai tantangan petani tidak berhenti pada persoalan teknis budidaya. Penerapan aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) turut membawa dampak geopolitik bagi petani kecil. Di sisi lain, birokrasi yang rumit membatasi akses mereka ke pasar.

“Dukungan publik berupa riset dan fasilitasi aksi kolektif untuk praktik pertanian yang baik di tingkat kebun juga kian terbatas. Belum lagi di hulu, peralihan dari model padat karya ke padat teknologi membuat generasi muda sulit bertahan,” ujarnya.

Karena itu, Maharani mendorong perubahan pendekatan dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat. Pendampingan teknis perlu berjalan bersama investasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, dan kelembagaan petani.

Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak terbentuk secara otomatis. Perubahan membutuhkan proses sosial yang memberi petani ruang untuk berorganisasi, mengembangkan kapasitas, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Petani perlu ruang untuk berorganisasi, pengetahuan lokal mereka harus dihargai, dan suara mereka mesti terwakili saat standar keberlanjutan dirumuskan, termasuk di forum internasional,” kata Maharani.

Koperasi Tani Subur Jadi Contoh Penguatan Petani Sawit

Maharani mencontohkan Koperasi Tani Subur di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai model penguatan kelembagaan petani sawit swadaya.

Koperasi tersebut memiliki 1.639 anggota dan telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak 2017.

Koperasi Tani Subur juga mengelola 1.460,84 hektare kebun bersertifikat RSPO. Pengembangan usaha tidak hanya bertumpu pada perkebunan, tetapi juga mencakup sembilan unit bisnis, mulai dari simpan pinjam hingga agrowisata.

Unit agrowisata koperasi itu tercatat menarik total 139.000 pengunjung per tahun. Sementara itu, ketika memasuki masa peremajaan sawit, koperasi memanfaatkan lahan untuk menanam jagung dan mengembangkan peternakan ayam.

Diversifikasi usaha tersebut memperlihatkan bagaimana kelembagaan petani dapat memperluas sumber pendapatan. Langkah itu juga membantu menjaga aktivitas ekonomi ketika kebun sawit menjalani peremajaan dan belum menghasilkan tandan buah segar.

Bagi Maharani, penguatan organisasi, pengetahuan, dan kemampuan mengembangkan usaha merupakan bagian penting dari praktik pertanian yang baik. Pendekatan ini juga dapat membantu petani menghadapi tuntutan sertifikasi serta perubahan standar perdagangan internasional.

Seminar tersebut mengusung tema besar Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience. Tema itu menempatkan perkebunan sebagai sektor yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat pedesaan.

Kehadiran Maharani dalam rangkaian pertemuan IMF-Bank Dunia 2026 sekaligus melanjutkan kiprah PSPD UGM di forum internasional sepanjang tahun ini. Sebelumnya, lembaga tersebut berpartisipasi dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta pada Agustus dan WTO Public Forum di Jenewa pada September.

Melalui forum-forum itu, PSPD UGM membawa hasil kajian berbasis data ke ruang kebijakan internasional. Perhatian khusus diberikan pada keterlibatan petani kecil, perempuan, dan generasi muda dalam tata kelola komoditas berkelanjutan.

Bagi industri sawit Indonesia, tantangan berikutnya bukan sekadar meningkatkan produksi atau memperluas sertifikasi. Petani kecil juga perlu memperoleh akses terhadap pengetahuan, pembiayaan, kelembagaan, dan ruang pengambilan keputusan agar dapat memenuhi standar keberlanjutan tanpa kehilangan kesempatan bersaing di pasar global.