Rekonsiliasi Sejarah Sawit: Prof Agus Pakpahan Ingatkan Indonesia agar Tak Terjebak Jalan Amerika Latin

sawitsetara.co - JAKARTA — Pakar ekonomi pertanian Indonesia, Prof. Agus Pakpahan, mengingatkan bahwa masa depan industri kelapa sawit Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Ia menilai, tanpa pembaruan kelembagaan yang radikal, Indonesia berisiko mengulangi kegagalan pembangunan Amerika Latin—wilayah yang kaya sumber daya, tetapi terperangkap dalam kemiskinan struktural akibat institusi kolonial yang eksploitatif.

Peringatan itu disampaikan Agus dalam serial pemikiran Tropikanisasi–Kooperatisasi edisi 23 Januari 2026, yang mengulas lintasan sejarah sejak pendaratan Christopher Columbus pada 1492 hingga tantangan ekonomi sawit Indonesia hari ini.

Menurut dia, keterbelakangan Amerika Selatan bukan disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam, tapi oleh pilihan institusi ekonomi yang diwariskan sejak kolonialisme Spanyol dan Portugal.

“Amerika Selatan tertinggal bukan karena gagal merdeka, tetapi karena gagal membongkar sistem kolonial ekstraktif yang diwariskan kepada elite pascakemerdekaan,” ujar Agus, dikutip Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal kolonisasi, terjadi perbedaan mendasar antara model kolonialisme di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Inggris, Belanda, dan Prancis di Amerika Utara menerapkan settler colonialism—kolonisasi permukiman yang bertujuan membangun masyarakat baru dengan hak milik individu dan otonomi lokal.

Sebaliknya, Spanyol dan Portugal membangun extractive colonialism di Amerika Latin melalui sistem encomienda, latifundia, dan kerja paksa untuk menguras kekayaan bagi negeri induk. Ironisnya, kata Agus, Spanyol dan Portugal justru lebih maju dibanding Inggris pada abad ke-16.

“Keunggulan administrasi dan militer Spanyol memungkinkan mereka menciptakan sistem ekstraksi yang jauh lebih terpusat dan efisien—dan justru itulah yang menjadi bumerang jangka panjang,” katanya.

Agus menyoroti momen kritis abad ke-19 sebagai pembeda nasib kedua kawasan. Di Amerika Serikat, Presiden Abraham Lincoln menjalankan reformasi agraria dan pendidikan secara simultan melalui Homestead Act, Morrill Act, dan penghapusan perbudakan. Kebijakan itu mendistribusikan tanah kepada jutaan keluarga kecil, mendirikan land-grant universities, serta membebaskan manusia dari status sebagai properti.

“Lincoln memahami bahwa membebaskan manusia tanpa memberi akses pada tanah dan pengetahuan hanya akan melahirkan kemerdekaan semu,” ujar Agus.

Sebaliknya, di Amerika Selatan, kemerdekaan dari Spanyol dan Portugal hanya melahirkan pergantian elite. Struktur latifundia tetap dipertahankan, buruh tani tak bertanah tetap menjadi tulang punggung ekonomi, dan tidak pernah terjadi redistribusi lahan yang berarti.

Agus mencontohkan Argentina, yang pada 1840 memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari Jerman, tetapi akhirnya tertinggal karena kekayaan pertanian dikuasai elite estancia dan tidak diinvestasikan ke industri dan teknologi.

Dari perspektif kelembagaan, Agus mengacu pada teori institusi inklusif dan ekstraktif yang dikembangkan Daron Acemoglu dan James Robinson. Kepemilikan tanah yang terkonsentrasi, menurut dia, secara otomatis memusatkan kekuasaan politik dan membuat kebijakan ekonomi melayani segelintir elite.

“Jika tanah terkonsentrasi, maka demokrasi ekonomi tidak pernah benar-benar lahir,” kata Agus.

Ia melihat pola yang mengkhawatirkan dalam industri kelapa sawit Indonesia saat ini. Meskipun 46 persen lahan sawit dikelola petani, lebih dari separuh masih dikuasai perusahaan besar. Produktivitas petani tertinggal jauh, dan sekitar 80 persen ekspor sawit masih berupa produk mentah atau setengah jadi.

Agus menyebut skema inti-plasma berpotensi melahirkan hubungan patron-klien modern. Petani, kata dia, bisa saja memiliki lahan, tetapi kehilangan kedaulatan ekonomi—sebuah kondisi yang saya sebut sebagai peón digital.

Untuk keluar dari jebakan itu, Agus mengusulkan pembentukan Cooperative Grant University Network (CGUN)—sebuah lompatan konseptual dari model land-grant university ala Lincoln ke versi digital abad ke-21. Jika reformasi abad ke-19 mendistribusikan tanah dan pengetahuan, CGUN bertujuan mendistribusikan kapabilitas teknologi, data, dan inovasi kolektif kepada petani.

Dalam desainnya, koperasi sawit tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai laboratorium riset, pusat data, dan platform digital. Petani diposisikan sebagai produsen sekaligus ilmuwan data dan wirausaha. “Penelitian tidak lagi dilakukan untuk koperasi, melainkan bersama koperasi,” kata Agus.

Ia menekankan pentingnya prinsip co-creation of knowledge, di mana peneliti hidup dan bekerja bersama komunitas tani. Model ini, menurutnya, akan memperkuat inovasi berbasis konteks lokal dan mempercepat hilirisasi berbasis koperasi.

CGUN dirancang melalui tiga tahap hingga 2045, dimulai dari proyek percontohan di sentra sawit, diperluas ke lintas komoditas, hingga menjadi tulang punggung ekonomi digital pedesaan. Target akhirnya adalah menjadikan 80 persen petani sawit tergabung dalam ekosistem kooperatif digital dan mendorong ekspor produk bio-ekonomi bernilai tinggi.

Agus menegaskan, pilihan Indonesia hari ini akan menentukan apakah sawit menjadi berkah atau jebakan. Kelapa sawit bisa menjadi Latin America trap versi modern, atau justru menjadi ‘momen Lincoln’ Indonesia di era digital. Pembangunan sejati bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang kita hasilkan, tetapi tentang seberapa luas kedaulatan ekonomi yang kita bagikan kepada rakyat. Menurut dia, sejarah telah memberi pelajaran selama lebih dari lima abad.

“Kini, Indonesia tinggal memilih: mengulang kesalahan lama, atau menulis babak baru pembangunan inklusif berbasis petani dan koperasi di abad ke-21,” pungkas Prof. Agus Pakpahan.