Sawit Indonesia Masuk Babak Baru, Pasokan Jadi Ujian Utama

sawitsetara.co - YOGYAKARTA — Industri kelapa sawit Indonesia tengah memasuki fase penentuan. Bukan lagi sekadar soal mempertahankan posisi sebagai produsen terbesar dunia, melainkan bagaimana menjamin pasokan yang cukup, berkualitas, dan berharga wajar di tengah lonjakan permintaan global dan tekanan keberlanjutan.

Pandangan itu disampaikan Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, dalam Seminar Nasional Sawit yang digelar UPN Veteran Yogyakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Bustanul menyebutkan, Indonesia saat ini menyumbang sekitar 48 persen dari total produksi minyak sawit dunia. Pada 2025, luas perkebunan kelapa sawit nasional diperkirakan mencapai 17,1 juta hektare dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 49,4 juta ton.

Di tengah persaingan ketat minyak nabati global, Bustanul menegaskan sawit masih unggul dari sisi efisiensi. Dibandingkan minyak kedelai, bunga matahari, rapeseed, dan minyak nabati lainnya, sawit mampu menghasilkan minyak dalam jumlah jauh lebih besar per satuan lahan.

“Minyak sawit menghasilkan minyak nabati paling efisien dibanding minyak nabati lain di dunia,” kata Bustanul, seperti dikutip InfoSAWIT.

Namun keunggulan tersebut, menurut dia, tidak otomatis menjamin keberlanjutan industri jika tidak diikuti pengelolaan pasokan yang cermat.

Bustanul juga menyoroti kebijakan mandatori biodiesel B40 sebagai faktor penting yang mendorong kenaikan harga CPO dan minyak goreng. Dampaknya, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani ikut terkerek naik.

Kenaikan harga ini, kata Bustanul, bisa dibaca sebagai kabar baik bagi petani sawit. Tetapi di saat yang sama, ia mengingatkan agar pemerintah dan pelaku industri tidak lengah terhadap risiko ketidakseimbangan pasokan.

“Harga CPO dan minyak goreng naik, harga TBS petani juga naik. Apakah ini pertanda baik?” ujarnya, mempertanyakan arah jangka panjang kebijakan tersebut.

Menurut Bustanul, tanpa perencanaan pasokan yang matang, kenaikan harga justru berpotensi memicu gejolak baru di sektor hilir dan konsumen.

Di sisi tata kelola, Bustanul menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam instrumen sertifikasi sawit berkelanjutan. Skema sukarela seperti RSPO dan ISCC berjalan berdampingan dengan sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Masalahnya, implementasi di lapangan masih berjalan lambat. Padahal, sertifikasi menjadi salah satu kunci untuk menjawab tuntutan pasar global terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan produksi.

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan sektor hulu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Karakter petani sawit rakyat di Indonesia sangat beragam, mulai dari smallholders yang terintegrasi dengan perusahaan atau LSM, petani mandiri yang bergantung pada pedagang perantara, hingga petani dalam skema kemitraan seperti KKPA dan NES.

Diferensiasi ini, kata Bustanul, harus menjadi dasar perumusan kebijakan agar program pemberdayaan dan bantuan teknis benar-benar tepat sasaran.

Dalam paparannya, Bustanul mencatat konsumsi minyak nabati dunia terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,3 juta ton per tahun selama dua dekade terakhir. Minyak sawit dan minyak kedelai masih menjadi penentu utama harga global karena menguasai sekitar 57 persen konsumsi dunia.

Namun di saat permintaan terus menanjak, pertumbuhan pasokan mulai menunjukkan tanda perlambatan. Kondisi inilah yang menurut Bustanul akan menjadi ujian terbesar industri sawit Indonesia ke depan—apakah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi, keberlanjutan, dan stabilitas harga.