sawitsetara.co - JAKARTA — Industri kelapa sawit masih memegang peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi, energi, dan sosial Indonesia.
Dengan kontribusi devisa ekspor nonmigas sekitar 36,1 miliar dolar AS per tahun serta penguasaan 58,7 persen pasar minyak sawit global, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus sumber penghidupan jutaan masyarakat.
Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier, menegaskan bahwa peran sawit tidak dapat dilihat semata sebagai komoditas ekspor. Industri ini diperkirakan menopang hingga 16,5 juta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Ia adalah sumber penghidupan jutaan keluarga sekaligus salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menteri Keuangan ke-19 tersebut dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Menurut Fuad, peluang peningkatan nilai tambah industri sawit masih terbuka lebar melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan bernilai tinggi. Namun, langkah tersebut harus diiringi penguatan tata kelola dan prinsip keberlanjutan.
Ia menilai diskursus tata kelola seharusnya tidak berangkat dari mencari kesalahan, melainkan memperkuat kapasitas industri dalam mengelola risiko dan menjaga daya saing jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya tuntutan global terkait iklim.
Tantangan struktural ini juga disoroti Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, yang menekankan perlunya kebijakan preventif dan antisipatif untuk memperkuat ketahanan industri sawit nasional
Isu tersebut menjadi fokus forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” di Jakarta, Kamis.
Piter menyebut risiko iklim kini berdampak nyata terhadap kinerja sektor-sektor strategis, termasuk kelapa sawit. Karena itu, ia menilai kebijakan publik perlu dirancang lebih adaptif dari hulu hingga hilir, sekaligus mampu merespons perubahan standar tata kelola global.
Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antarlembaga dapat menghambat penguatan industri sawit di tengah tekanan iklim dan keberlanjutan.
Dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Teguh Sambodo, menilai perlunya fondasi baru industri sawit yang lebih maju dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional.
Teguh menyoroti masih rendahnya produktivitas kebun rakyat, terutama akibat tingginya proporsi tanaman sawit berusia di atas 25 tahun dan belum optimalnya program peremajaan.
“Tanpa perbaikan produktivitas dan percepatan peremajaan kebun rakyat, upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah akan sulit berjalan optimal,” kata Teguh.
Ia menambahkan, kompleksitas industri sawit ke depan akan semakin meningkat, sehingga kebijakan yang mendorong ekosistem industrialisasi berkelanjutan—dengan memperhatikan produktivitas, tata kelola, dan risiko iklim—menjadi kunci menjaga daya saing Indonesia di pasar global.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
