Sawit sebagai Miracle Crop, Sudarsono Soedomo Ajak Kebijakan Lebih Rasional dan Berbasis Konteks

sawitsetara.co - BOGOR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib, merujuk pada perannya yang strategis dalam perekonomian nasional. Komoditas ini menjadi sumber berbagai produk turunan, mulai dari minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, hingga bahan bakar penerbangan, sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja di dalam negeri.

Namun, di tengah pengakuan tersebut, kelapa sawit masih kerap dihadapkan pada berbagai tudingan terkait isu lingkungan. Hal ini menjadi sorotan Sudarsono Soedomo dalam tulisannya berjudul “Sawit, Tanaman Ajaib, dan Hilangnya Akal Sehat”, yang ditulis di Bogor pada Rabu (4/2/2026).

Dalam tulisannya, Sudarsono menilai bahwa sawit sering kali diposisikan sebagai penyebab utama berbagai persoalan, seperti banjir dan longsor. Padahal, menurutnya, dalam banyak kejadian, kebun sawit justru turut terdampak bencana alam tersebut, mengalami kerusakan dan penurunan produktivitas.

Ia menekankan pentingnya membedakan antara sebab dan akibat dalam menilai persoalan lingkungan. Menyamakan keberadaan sawit dengan penyebab bencana, menurutnya, berisiko menyederhanakan masalah yang sesungguhnya bersifat kompleks dan multidimensi.

Sudarsono menggarisbawahi bahwa tantangan utama kerap terletak pada persoalan tata ruang, pengelolaan wilayah, serta konsistensi kebijakan. Ketidaksinkronan perencanaan kawasan, buruknya sistem drainase, hingga pengelolaan daerah hulu yang belum optimal, dinilainya sering kali tidak mendapat perhatian yang proporsional dalam diskursus publik.

“Dalam kondisi seperti itu, sawit kerap menjadi pihak yang disorot, meskipun akar persoalannya tidak selalu berasal dari aktivitas perkebunan itu sendiri,” tulisnya.

Ia juga menyoroti dinamika kebijakan dan regulasi yang dinilai berubah-ubah tanpa masa transisi yang memadai. Situasi tersebut berdampak pada petani sawit rakyat yang telah mengelola kebun selama puluhan tahun, namun kemudian dihadapkan pada penilaian baru terkait status lahan dan lingkungan.

Di sisi lain, korporasi yang telah mengantongi izin resmi juga menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam perhitungan dampak lingkungan yang dinilai perlu dilakukan secara lebih transparan dan berbasis konteks lapangan.

Dalam konteks global, Sudarsono menilai pasar internasional cenderung bersikap pragmatis. Pasar, menurutnya, tidak semata-mata menolak sawit, tetapi menuntut kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan minimnya konflik tata kelola. Ketidakpastian tersebut, apabila dibiarkan, berpotensi menambah beban ekonomi nasional.

Menutup tulisannya, Sudarsono menegaskan bahwa penyebutan sawit sebagai miracle crop seharusnya diikuti dengan pendekatan kebijakan yang lebih rasional dan berimbang. Ia menilai, keberlanjutan sektor sawit tidak hanya ditentukan oleh praktik di lapangan, tetapi juga oleh kualitas perumusan kebijakan yang menyertainya.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan terletak pada komoditas sawit itu sendiri, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk merumuskan kebijakan yang mampu membedakan secara jelas antara sebab, akibat, dan persepsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Jika sawit memang miracle crop, maka keajaiban itu seharusnya tidak menuntut kita kehilangan akal sehat. Sawit sudah bekerja dengan baik: tumbuh, berbuah, dan memberi nilai,” katanya.