TBS Sawit Terjun Bebas, PASPI Sebut Pasar Bereaksi Berlebihan

sawitsetara.co - JAKARTA — Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani setelah pengumuman pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai lebih dipicu kepanikan pasar ketimbang melemahnya fundamental industri sawit global. Pelemahan harga disebut hanya bersifat sementara akibat kebingungan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap arah baru tata kelola ekspor sawit nasional.

Direktur Eksekutif Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan sebagian PKS memilih menahan pembelian TBS lantaran belum memahami skema implementasi DSI yang diumumkan pemerintah.

“Itu reaksi sementara. Pengumuman kebijakan baru tersebut yang tiba-tiba dan tidak didahului sosialisasi membuat PKS bingung apakah masih dapat mengekspor ke depan,” ujar Tungkot kepada Sawit Indonesia, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, respons pasar yang berlebihan terlihat dari ketidaksesuaian antara harga TBS di tingkat petani dengan pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia. Di pasar internasional, harga CPO disebut masih bertahan tinggi dan bahkan cenderung menguat.

“Padahal harga CPO dunia masih tetap tinggi, tidak turun, bahkan cenderung naik. Dalam kondisi normal, harga TBS seharusnya tidak turun, bahkan mestinya ikut naik,” katanya.

Tungkot memperkirakan kondisi pasar akan kembali normal setelah pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme DSI kepada asosiasi dan pelaku industri sawit nasional. Ia berharap pemulihan harga mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Kita berharap minggu depan harga TBS sudah naik kembali mengikuti harga CPO dunia setelah pemerintah memberikan penjelasan DSI kepada asosiasi sawit,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya telah menetapkan masa transisi implementasi kebijakan hingga 31 Desember 2026. Adapun penerapan penuh direncanakan berlaku mulai Januari 2027. Karena itu, menurut Tungkot, pelaku pasar semestinya tidak perlu bereaksi berlebihan.

“Apalagi ada masa transisi hingga 31 Desember 2026 sehingga pasar TBS sudah seharusnya kembali normal,” kata dia.

Sebelumnya, anjloknya harga TBS memicu keresahan di kalangan petani sawit di sejumlah daerah. Empat organisasi petani sawit nasional menggelar pertemuan darurat di Jakarta guna membahas dampak penurunan harga serta menyusun langkah bersama untuk disampaikan kepada pemerintah.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung menilai koreksi harga yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan pergerakan harga CPO dan diduga dimanfaatkan oleh oknum PKS.

“Kalau harga CPO turun Rp1.000, biasanya harga TBS petani hanya terkoreksi sekitar Rp300. Tapi sekarang, harga CPO hanya turun Rp450 sampai Rp600, sementara harga TBS petani malah anjlok sampai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Ini jelas keterlaluan dan tidak wajar,” ujar Gulat.

Menurut APKASINDO, tekanan harga tersebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani. Dalam sekali panen sebanyak 10 ton TBS, petani diperkirakan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp8 juta.

“Uang sebesar itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk membeli 14 sak pupuk urea non-subsidi. Dampak penurunan ini sangat memukul dapur petani,” katanya.

Meski mengkritik anjloknya harga TBS, organisasi petani sawit menyatakan tetap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor sawit nasional dan memberantas praktik curang dalam perdagangan ekspor.

Sebagai solusi jangka panjang, organisasi petani juga mengusulkan penerapan satu harga rujukan TBS nasional dari Aceh hingga Papua. Skema itu diharapkan dapat menekan potensi manipulasi harga di tingkat lokal sekaligus menciptakan tata niaga sawit yang lebih transparan dan berkeadilan.