Unpar dan APKASINDO Riau Bedah Tata Kelola CSR Pabrik Kelapa Sawit, Bagaimana Penerapannya?

sawitsetara.co – PEKANBARU — Tim Peneliti Grand Riset Sawit Fakultas Vokasi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bersama DPW APKASINDO Riau melaksanakan FGD tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan di industri sawit, Riau Chapter, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel The Premiere Pekanbaru tersebut merupakan bagian dari riset bertajuk Kajian Persepsi CSR, CSV, dan Green Marketing Terhadap Sustainability sebagai Upaya Strategis dalam Meningkatkan Citra Industri Sawit Indonesia.

Riset ini dilaksanakan tim peneliti atas penugasan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sebelum FGD, tim peneliti juga melakukan pengamatan lapangan dan diskusi bersama perwakilan DPD APKASINDO Kampar pada Kamis (12/11/2026).

Pembahasannya diarahkan untuk menggali pengalaman masyarakat sekitar perkebunan, mengevaluasi pelaksanaan CSR, serta merumuskan tata kelola program yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, tim peneliti Unpar menjelaskan perlunya transformasi pendekatan CSR menuju Creating Shared Value (CSV). Konsep ini menekankan penciptaan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial melalui integrasi program pemberdayaan masyarakat ke dalam strategi bisnis perusahaan.

“Jadi tidak hanya sekadar berbagi, tapi juga mengintegrasikan program-program tersebut untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua Peneliti Grand Riset Sawit, Dianta Hari Natalius Barus, S.T., M.M.

CSR Masih Abu-abu

Mewakili APKASINDO Riau, Assoc. Prof. Dr. Mulono Apriyanto, MT., C.APO, menilai pelaksanaan CSR di industri sawit masih menghadapi persoalan pemahaman dan transparansi. Salah satunya menyangkut perbedaan antara kewajiban perusahaan membina petani dengan program tanggung jawab sosial.

Menurut Mulono, perusahaan perkebunan memiliki kewajiban membina petani mitra, termasuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Namun, kewajiban tersebut kerap dianggap sebagai bagian dari CSR oleh masyarakat.

“CSR itu abu-abu. Kenapa? Karena ada regulasi yang mengharuskan perusahaan membina petani mitra setidaknya minimal 20 persen,” ujar yang juga Kaprodi Magister Ilmu Pertanian, Universitas Lancang Kuning ini.

Ia menjelaskan, pembinaan petani sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan, bukan semata-mata program CSR. Karena itu, perlu ada batasan yang jelas antara anggaran pembinaan, kewajiban perusahaan, dan dana CSR.

“Selama uang itu dari perusahaan, dianggap CSR. Makanya kita harus ada sebuah pemberian informasi ke masyarakat bahwa ini bukan uang CSR, tetapi uang kewajiban mereka,” katanya.

Mulono juga menyoroti mekanisme penyaluran CSR melalui pemerintah daerah. Menurut dia, sistem penyaluran satu pintu berpotensi menimbulkan persoalan ketika masyarakat tidak mengetahui alokasi dan realisasi dana tersebut.

Akibatnya, masyarakat sekitar perusahaan kesulitan memastikan apakah dana yang disetorkan perusahaan telah kembali dalam bentuk program yang memberikan manfaat bagi lingkungan mereka. Ia menilai perlu ada kejelasan pengelolaan dan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu, kewajiban perusahaan maupun program CSR dapat dipahami secara tepat oleh seluruh pemangku kepentingan.

CSR Dinilai Masih Bersifat Seremonial

Ketua DPD APKASINDO Kampar, Helkis, menilai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di industri sawit belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut dia, sejumlah perusahaan masih menjalankan program CSR sebatas kegiatan seremonial.

“Kalau kita lihat perusahaan itu lebih kepada sebagian untuk bisnisnya, bagaimana bisnisnya bisa bertahan. Hanya melakukan semacam kegiatan yang tampak nyata, tetapi minim manfaat,” ujarnya dalam FGD tersebut.

Ia mencontohkan kegiatan sosial perusahaan yang dilakukan saat perayaan hari besar atau kegiatan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di sekitar perkebunan.

Helkis juga menyoroti pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen. Menurut dia, masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Ia berharap pelaksanaan CSR tidak berhenti pada bantuan sesaat. Perusahaan perlu memastikan program yang dijalankan memberikan dampak lebih luas dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Petani Belum Merasakan Manfaat CSR Perusahaan Sawit

Pemerhati sosial Ruffino Samseng S. Barus, M.Si, yang juga anggota DPW APKASINDO Riau menyoroti persoalan bahwa petani belum merasakan manfaat CSR secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM masyarakat desa.

“Saya tidak pernah mengalami CSR ini langsung ke kami petani,” ujarnya.

Menurut Rufino, perusahaan perlu memastikan kewajiban pembangunan kebun masyarakat benar-benar dipenuhi. Ia juga mempertanyakan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut

Ia menjelaskan, masyarakat sekitar perkebunan turut menanggung dampak aktivitas perusahaan. Karena itu, program CSR seharusnya memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses infrastruktur.

Rufino menempatkan perbaikan jalan sebagai salah satu prioritas. Infrastruktur tersebut menjadi penghubung antarkampung, desa, hingga kecamatan, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi petani.

“Perbaikan jalan itu kayaknya wajib. Baru mungkin yang kedua, membangun SDM kampung itu sebagai manusianya,” ujarnya.

Berdasarkan pemaparan Anggota Peneliti Grand Riset Sawit, Ronny Trian Surbakti, S.IP., MM, diskusi menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR di industri kelapa sawit perlu diarahkan dari sekadar bantuan sosial menjadi program pemberdayaan masyarakat yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Diskusi juga menegaskan pentingnya tiga dimensi keberlanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan CSR tidak cukup diukur dari jumlah bantuan atau penerima manfaat, tetapi harus dilihat dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, tata kelola CSR membutuhkan transparansi dalam perencanaan, penyaluran, dan pelaksanaan program. Masyarakat, khususnya petani sawit, perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar program sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaat program dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

“Karena itu, diperlukan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat atau petani. Forum kerja sama multipihak dapat menjadi ruang untuk menyusun prioritas, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan penyaluran dana CSR tepat sasaran,” katanya.