Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun, Petani Kecil Terancam Tersingkir

sawitsetara.co - PALEMBANG — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun kembali mengemuka. Namun, bagi petani swadaya, kebijakan ini bukan sekadar penataan industri—melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka.

Rio, petani sawit swadaya di Palembang reaksinya tegas menanggapi wacana tersebut: menolak. PKS tanpa kebun adalah alternatif pasar bagi petani kecil seperti dirinya, di saat akses ke PKS konvensional tak tertempuh perjalanan karena biaya.

“Kalau PKS tanpa kebun ditutup, kami akan kesulitan. Kami ini petani kecil, tidak punya biaya untuk kirim ke pabrik yang jauh,” kata Rio kepada sawitsetara.co.

Selama tujuh tahun terakhir, Rio menggantungkan hidup sepenuhnya pada sawit. Tanpa sumber pendapatan lain, akses ke PKS terdekat menjadi urat nadi ekonomi keluarganya.

PKS tanpa kebun, yang selama ini kerap diposisikan sebagai pelaku “tidak ideal” dalam rantai industri, justru menjadi mitra paling realistis bagi petani kecil.

Bagi perusahaan besar, distribusi adalah persoalan efisiensi. Tapi bagi petani swadaya, distribusi adalah soal bertahan hidup. Ketika PKS terdekat ditutup, pilihan yang tersisa hanyalah menjual ke pabrik yang lebih jauh—dengan ongkos angkut yang bisa memangkas margin tipis yang mereka miliki.

“Penghasilan kami tidak besar. Kalau biaya angkut naik, ya habis,” ujar Rio.

Di balik wacana penutupan ini, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa kebijakan ini dibuat? Argumen penataan industri kerap dibungkus dengan isu tata kelola dan keberlanjutan.

Namun, tanpa skema transisi yang jelas bagi petani kecil, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan. Petani swadaya—yang selama ini berada di lapisan paling rentan dalam rantai pasok sawit—kembali menjadi pihak yang menanggung beban.

Rio menyebut, penolakan bukan hanya datang dari dirinya. Banyak petani kecil lain di wilayahnya memiliki kekhawatiran serupa. Dengan lahan terbatas dan ketergantungan penuh pada sawit, mereka tidak punya ruang untuk menyerap guncangan kebijakan.

“Kami pasti menolak. Ini menyangkut hidup kami,” katanya.

Wacana ini, jika dipaksakan tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, berisiko menyingkirkan pelaku kecil dari ekosistem sawit yang selama ini mereka isi. Alih-alih memperbaiki tata kelola, kebijakan ini bisa saja memperkuat dominasi pemain besar—yang memiliki akses, modal, dan infrastruktur lebih mapan.

Sementara itu, petani seperti Rio hanya bisa berharap suara mereka didengar. Sebab bagi mereka, sawit bukan sekadar komoditas. Ia adalah satu-satunya sandaran hidup.