Di Persimpangan Tanah, Industri, dan Kemerdekaan: Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Skenario Dengan dan Tanpa Finansialisasi Hak Guna Usaha

sawitsetara.co - JAKARTA - Perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah salah satu pencapaian ekonomi nasional yang tidak dapat disangkal. Dalam waktu relatif singkat secara historis, Indonesia menjelma menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia.

Keberhasilan kuantitatif ini tidak mungkin dicapai tanpa peran perusahaan besar nasional—tanpa keberanian investasi, kapasitas manajerial, dan kemampuan mengelola risiko skala besar.

Namun, justru karena sektor ini telah mencapai kematangan kuantitatif, muncullah pertanyaan yang lebih fundamental: apakah lintasan struktural perkebunan sawit Indonesia saat ini memperkuat atau justru melemahkan cita-cita kemerdekaan ekonomi jangka panjang?

Pertanyaan ini bukan serangan terhadap dunia usaha besar, melainkan upaya jernih untuk memastikan bahwa kekuatan ekonomi yang telah dibangun tahan uji oleh waktu, perubahan global, dan tuntutan keberlanjutan. Itulah esensi dari tanggung jawab atas warisan sejarah.

Di titik inilah Hak Guna Usaha (HGU)—khususnya ketika difungsikan sebagai basis kolateral finansial—menjadi simpul kebijakan yang menentukan arah sejarah.

HGU dan Evolusi Fungsinya: Dari Izin Publik ke Instrumen Finansial

Secara normatif, HGU adalah izin negara untuk mengusahakan tanah publik bagi kepentingan produksi. Namun dalam praktik ekonomi modern Indonesia, HGU telah mengalami transformasi fungsional yang mendasar. Ia tidak lagi sekadar dokumen administratif, tetapi telah menjadi:

1. Aset di neraca perusahaan,

2. Kolateral utama dalam sistem perbankan,

3. Landasan strategis ekspansi korporasi dan valuasi bisnis.

Transformasi ini bukanlah anomali moral, melainkan hasil logis dari desain insentif yang berlaku. Dengan HGU sebagai kolateral, pembiayaan menjadi murah dan tersedia dalam skala masif. Skala ekonomi pun tercapai dengan kecepatan luar biasa. Indonesia berhasil memenangkan kompetisi volume global.

Namun, keberhasilan kuantitatif ini datang dengan struktur insentif tersendiri: ekspansi lahan sering kali lebih menarik secara finansial jangka pendek dibandingkan pendalaman industrialisasi. Tanah perlahan bergeser dari input produksi menjadi mesin laba itu sendiri. Dari sinilah sumber keuntungan mulai menjauh dari proses produksi, teknologi, dan inovasi.

Pergeseran ini semakin nyata ketika melihat tren jangka panjang harga riil minyak sawit di pasar dunia yang cenderung menurun. Dalam kondisi demikian, keuntungan finansial seringkali lebih banyak diperoleh dari tanah sebagai aset ketimbang dari operasi perkebunan itu sendiri.

Contoh konkret dari logika ini dapat dilihat melalui analisis Break Even Point (BEP) menggunakan Indeks Finansialisasi Tanah (IFT), yang menggambarkan betapa tanah, yang sejatinya adalah barang publik, telah berubah fungsi menjadi alat pembiayaan perusahaan.

IFT = Nilai Aset Tanah & Kebun / EBITDA

Untuk mencapai BEP Operasional (titik di mana laba operasi/EBITDA cukup untuk membayar beban bunga utang), berlaku hubungan berikut:

IFT pada BEP Operasional = 1 / (Proporsi Pembiayaan Utang x Suku Bunga)

Misalkan dengan asumsi konservatif:

· Proporsi pembiayaan utang (LTV) = 70%

· Suku bunga pinjaman (r) = 10% per tahun

Maka:

IFT_BEP = 1 / (0.70 x 0.10) = 1 / 0.07 ≈ 14.3

Interpretasi Kritis:

· Perusahaan dengan IFT > 14.3 berarti EBITDA-nya tidak cukup untuk membayar bunga utang. Ia berada di bawah BEP Operasional.

· Perusahaan dengan IFT < 14.3 masih mampu menutup beban bunga dari operasinya.

Data empiris 2023 sebagai ilustrasi untuk menunjukkan spektrum yang mengkhawatirkan:

E H P (IFT ≈ 22)

PTH (IFT ≈ 18.7) jelas berada di zona merah, di bawah BEP Operasional. Kelompok ini hidup dari perpanjangan utang (rollover) yang dijamin HGU.

A A (IFT ≈ 6.9) berada di zona hijau, dengan laba operasional yang sehat.

SI (IFT ≈ 12.2) berada di zona kuning, rentan terhadap gejolak harga.

Implikasi Kebijakan:

Ambang IFT > 14 adalah lampu merah struktural. Perusahaan yang tergolong dalam kelompok ini cukup besar.

Perusahaan-perusahaan di zona ini hidup bukan dari berkebun yang produktif, tetapi dari mekanisme finansial yang bergantung pada nilai tanah. Ini adalah model yang rapuh dan bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan sumber daya alam untuk kemakmuran riil, bukan untuk permainan finansial.

Dua Skenario Sejarah: Dengan dan Tanpa Finansialisasi HGU

1. Skenario WITH Finansialisasi HGU (Lintasan Saat Ini)

Dalam skenario ini, HGU berfungsi ganda: sebagai izin dan sebagai kolateral finansial. Konsekuensinya:

· Ekspansi lahan menjadi strategi pertumbuhan utama dan termudah.

· Nilai perusahaan lebih ditentukan oleh portofolio konsesi daripada kapasitas industri.

· Industrialisasi hilir cenderung tertunda atau bersifat dangkal karena insentif yang lebih lemah.

· Risiko konflik agraria, deforestasi, dan tekanan ekologis meningkat seiring dorongan ekspansi.

· Tercipta ketergantungan sistemik pada kenaikan nilai tanah.

Perlu ditegaskan: kondisi ini bukanlah kegagalan atau kesalahan pelaku usaha, melainkan konsekuensi rasional dari aturan main (institutional design) yang ada. Namun, dalam jangka panjang, lintasan ini menciptakan ketergantungan pada faktor yang semakin berisiko secara sosial, politik, dan global.

2. Skenario WITHOUT Finansialisasi HGU (Lintasan Pemikiran Korektif)

Bayangkan sebuah skenario di mana HGU tetap ada sebagai jaminan kepastian usaha jangka panjang, tetapi tidak dapat digunakan sebagai kolateral untuk pinjaman spekulatif atau ekspansif. Tidak ada pelarangan usaha atau nasionalisasi. Yang berubah hanyalah fungsi ekonomi tanah dari aset finansial kembali menjadi faktor produksi.

Dalam skenario ini:

· Pembiayaan akan beralih ke cash-flow based lending, didasarkan pada kinerja operasional, kontrak hilir, dan kapasitas industri riil.

· Ekspansi lahan kehilangan daya tariknya sebagai sumber laba mudah.

· Industrialisasi bernilai tambah menjadi keharusan bisnis untuk bertahan dan berkembang, bukan sekadar jargon kebijakan.

· Pertumbuhan menjadi lebih selektif, berkualitas, dan kokoh.

· Kemitraan yang setara dengan koperasi dan petani swadaya menjadi lebih rasional secara ekonomi daripada akumulasi lahan.

· Perkebunan besar tetap tumbuh, tetapi sebagai agroindustri sejati, bukan sebagai pemegang rente lahan semata.

Pelajaran Global: Indonesia sebagai Outlier

Perbandingan internasional mengungkapkan bahwa model Indonesia yang sangat bergantung pada finansialisasi HGU adalah pengecualian, bukan norma.

Di banyak negara—baik ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, maupun berkembang seperti Thailand dan Brasil—tanah pertanian atau konsesi publik:

· Dikelola melalui sewa jangka panjang (leasehold) yang tidak dapat diagunkan secara bebas.

· Tidak diperlakukan sebagai aset spekulatif dalam pasar sekunder.

· Bukan menjadi basis utama kolateral korporasi; pembiayaan lebih didasarkan pada proyeksi arus kas dan kapasitas industri.

Dengan kata lain, mengoreksi fungsi HGU bukanlah langkah radikal, melainkan penyelarasan dengan arus utama praktik agraria global yang bertanggung jawab. Ini adalah langkah untuk menciptakan industri yang matang, bukan untuk melemahkannya.

Mengapa Ini Pro-Perusahaan Besar (Secara Rasional)

Dari sudut pandang keberlanjutan perusahaan besar nasional dalam jangka panjang, ketergantungan laba pada finansialisasi tanah justru meningkatkan risiko eksistensial:

· Risiko ESG: Tekanan global terhadap lingkungan dan sosial akan terus menghantam model berbasis ekspansi lahan.

· Risiko Legitimasi: Konflik agraria mengikis social license to operate.

· Risiko Finansial: Ketergantungan pada siklus harga tanah menciptakan kerapuhan saat terjadi koreksi.

· Risiko Valuasi Global: Investor institusional global semakin menghindari perusahaan dengan land-based speculation dan menghargai yang memiliki industrial capability.

Sebaliknya, menggeser pusat penciptaan nilai dari tanah ke kapasitas industri adalah strategi de-risking yang cerdas. Strategi ini memperkuat daya tahan korporasi terhadap volatilitas harga komoditas, tekanan regulasi global, dan tuntutan transisi ekonomi hijau. Singkatnya, ini adalah jalan menuju kedewasaan bisnis.

Penutup: Memutus Siklus, Memilih Kedewasaan

Indonesia tidak kekurangan pengusaha besar yang tangguh. Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa kekuatan itu diarahkan untuk membangun keunggulan yang matang, beradab, dan berkelanjutan.

Pilihan antara skenario dengan dan tanpa finansialisasi HGU bukanlah pilihan antara bisnis dan negara. Ini adalah pilihan antara dua masa depan:

· Sebuah masa depan dengan pertumbuhan cepat namun rapuh, yang bergantung pada siklus spekulatif tanah.

· Sebuah masa depan dengan kemajuan yang lebih kokoh dan berakar, yang dibangun di atas kapasitas industri, inovasi, dan kemitraan yang adil.

Dengan melakukan koreksi institusional yang tepat—dengan mengembalikan HGU pada hakikatnya sebagai izin publik tanpa fungsi kolateral spekulatif—Indonesia tidak melemahkan para pelaku besar. Justru sebaliknya: Indonesia mematangkan mereka.

Inilah saatnya untuk memutus siklus sejarah yang memprihatinkan dan memilih jalan kedewasaan: menuju sebuah ekonomi perkebunan yang tidak hanya besar, tetapi juga adil, industri, dan sungguh-sungguh sejalan dengan makna kemerdekaan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

*Penulis adalah Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ph.D., Rektor IKOPIN University sejak 29 Mei 2023 untuk periode 2023–2027. Ia dikenal sebagai ekonom pertanian yang menaruh perhatian pada penguatan ekosistem perkoperasian dan tata kelola kebijakan publik.