sawitsetara.co - JAKARTA — Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penentuan harga komoditas sawit oleh negara-negara yang tidak memiliki perkebunan sawit merupakan kritik yang tepat.
Menurut Dr. Gulat, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama minyak sawit dunia seharusnya diikuti dengan kemampuan menentukan mekanisme perdagangan dan harga komoditas tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya mempertanyakan kewajaran negara yang tidak memiliki sawit ikut menentukan harga komoditas tersebut. “Mereka yang tidak punya sawit ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal,” kata Prabowo.
Dr. Gulat mengatakan pernyataan tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perdagangan sawit global. Ia menyebut sekitar 60 persen pasokan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia.
“Apa yang dikatakan Bapak Presiden itu sangat tepat. Kita 60 persen paling tidak minyak sawit dunia berasal dari Indonesia,” ujar Dr. Gulat.
Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya sekadar mengikuti atau “mengkopi-paste” harga yang terbentuk dari mekanisme perdagangan di negara lain. Karena itu, Dr. Gulat mendorong pemerintah segera membangun Bursa Sawit Indonesia sebagai instrumen pembentukan harga dan perdagangan sawit nasional.
“Masa kita mengkopipaste pasti harga yang orang lain lah gitu. Nah, kalau saya melihat apa yang harus dilakukan? Segera dirikan Bursa Sawit Indonesia,” kata Dr. Gulat.
Ia menilai keberadaan bursa sawit dapat menjawab sejumlah persoalan dalam tata kelola perdagangan komoditas tersebut. Setidaknya ada tiga manfaat yang menurut Dr. Gulat dapat diperoleh Indonesia, yakni menekan praktik transfer pricing, mencegah under-invoice, dan memperkuat pemasukan devisa negara.
“Tiga hal. Satu adalah transfer pricing, tidak ada lagi. Under-invoice, tidak ada lagi. Dan masuknya devisa negara melalui Bursa,” ujarnya.
Dr. Gulat menjelaskan transaksi melalui bursa dapat dilakukan menggunakan rupiah sehingga aliran perdagangan sawit berada dalam mekanisme yang lebih mudah diawasi pemerintah. Menurut dia, sistem tersebut sekaligus dapat memperkuat kontrol negara terhadap transaksi ekspor dan perdagangan sawit.
Selain pembentukan bursa, Dr. Gulat mendorong pemerintah membentuk badan khusus yang mengoordinasikan seluruh kebijakan sawit nasional. Ia menilai skala industri sawit Indonesia sudah terlalu besar jika pengelolaannya hanya berada di bawah satu direktorat pada kementerian tertentu.
“Harusnya ada namanya badan kelapa sawit nasional sehingga semuanya bisa terkoordinir,” kata Dr. Gulat.
Ia menilai pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN) akan menyederhanakan tata kelola industri sawit. Menurut perhitungannya, saat ini terdapat sekitar 37 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan atau kepentingan dalam urusan sawit.
“Kalau hitungan kami kemarin ada 37 kementerian lembaga mengurusi sawit. Coba kalau ada satu namanya BKSN yang sudah dirancang oleh Kementerian Bappenas,” ujarnya.
Dengan adanya lembaga khusus, Dr. Gulat berharap kebijakan sawit tidak lagi tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Bursa sawit dan badan sawit nasional, kata dia, dapat ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan sehingga tujuan pemerintah terhadap komoditas strategis tersebut lebih mudah dicapai.
“Jadi apa yang diinginkan Bapak Presiden itu akan satu rumah. Bursanya ada dan pemasukan negara tercapai. Dan under invoice bisa dihilangkan dan transfer pricing juga dapat ditekan,” ujar Dr. Gulat.
Menurut Dr. Gulat, penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan sawit juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap komoditas tersebut. Ia menilai sawit telah menjadi salah satu instrumen penting dalam posisi tawar Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
“Saya percaya Bapak Presiden telah memandang sawit ini adalah cara dunia melakukan bargaining ke Indonesia,” kata dia.
Dr. Gulat mengatakan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap sawit menunjukkan posisi Indonesia dalam percaturan global semakin kuat. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih besar bagi petani sawit.
“Indonesia di mata dunia sekarang naik kelas. Kenapa? Dihormati karena mereka butuh sawit Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, penguatan industri sawit menurut Dr. Gulat tidak cukup hanya melalui perdagangan dan kebijakan harga. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kesejahteraan petani melalui program peremajaan sawit rakyat, tata kelola perkebunan yang baik, serta dukungan terhadap ketahanan pangan.
Ia menilai posisi strategis sawit Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat petani sebagai bagian penting dari industri tersebut.
“Dan itu kita jadikan petani sawit melalui replanting, melalui budaya sawit yang baik dan mendukung ketahanan pangan tentunya,” kata Dr. Gulat.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
