sawitsetara.co - JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), periode 1—30 April 2026 sebesar USD 989,63/metric ton (MT). Nilai ini meningkat USD 50,76 atau 5,41 persen dari HR CPO periode 1—31 Maret 2026 yang sebesar USD 938,87/MT.
“Saat ini, HR CPO meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2026. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi, serta peningkatan harga minyak mentah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, Selasa (31/3/2026).
Dengan demikian, BK CPO periode 1—30 April 2026 ditetapkan sebesar USD 148/MT yang merujuk pada “Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025”. Kemudian, PE CPO adalah sebesar USD 123,7035/MT atau 12,5 persen dari HR CPO periode 1—30 April 2026 yang merujuk pada “Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026”.
Tommy memaparkan, sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga pada rentang waktu 20 Februari 2026—19 Maret 2026. Pada rentang waktu tersebut, rata-rata harga untuk rujukan pada Bursa CPO di Indonesia sebesar USD 896,94/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 1.082,31/MT, dan harga Port CPO Rotterdam sebesar USD 1.319,84/MT.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median. “Sehingga, harga referensi bersumber dari Bursa CPO di Indonesia dan Bursa CPO di Malaysia. Sesuai dengan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar USD 989,63/MT,” ujar Tommy.
Selain itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 33/MT. Penetapan merek tercantum dalam “Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 561 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg”.
Sebelumnya Pungutan Ekspor (PE) pada bulan Maret 2025, ditetapkan sebesar USD 938,87 per metrik ton (MT). Nilai tersebut menguat 2,22 persen atau USD 20,40 dibandingkan pada 1–28 Februari 2026 yang sebesar USD 918,47/MT.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono memprediksi bahwa ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia masih menghadapi tekanan pada tahun 2026.
GAPKI menilai stagnasi produksi, peningkatan konsumsi domestik, serta rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) berpotensi membatasi volume ekspor sawit nasional.
Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia menghadapi tantangan struktural di tengah meningkatnya permintaan global. Kondisi ini dinilai berisiko menekan kinerja ekspor CPO sekaligus memicu tekanan harga di pasar domestik.
Eddy menyampaikan bahwa produksi minyak sawit dari dua negara produsen utama dunia, yakni Indonesia dan Malaysia, cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, permintaan global terhadap minyak nabati justru terus meningkat.¹
“Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini menjadi tantangan utama industri sawit pada 2026. Stagnasi produksi terjadi di tengah kebutuhan pangan dan energi yang terus tumbuh, baik di pasar domestik maupun global,” ungkap Eddy.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
