B50 Berpotensi Tekan Ekspor, UI Ingatkan Perkuat Hulu Sawit

sawitsetara.co - JAKARTA — Rencana implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 dinilai membawa konsekuensi serius terhadap keseimbangan pasokan minyak sawit mentah (CPO). Peneliti dari Universitas Indonesia, Dr. Eugenia Mardanugraha, mengingatkan pemerintah agar tak hanya fokus pada sisi hilir, tetapi juga segera membenahi sektor hulu.

“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik, termasuk biodiesel, maupun ekspor. Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan makin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan global,” kata Eugenia, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, lonjakan permintaan akibat kebijakan energi seperti B50 akan memperbesar risiko perebutan pasokan antara pasar domestik dan ekspor. Dalam kondisi ini, potensi crowding out menjadi tidak terhindarkan.

“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO (minyak sawit mentah) akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujarnya.

Jika implementasi B50 dipaksakan dalam waktu dekat tanpa kesiapan produksi, Eugenia menilai penyesuaian paling realistis adalah menekan ekspor. Prioritas akan bergeser ke dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.

Ia menambahkan, situasi tersebut semakin kompleks dengan fluktuasi harga energi global dan harga CPO yang tidak stabil, sehingga mempersempit ruang kebijakan.

Untuk itu, Eugenia menekankan pentingnya pembenahan mendasar di sektor hulu, mulai dari peremajaan kebun (replanting), penggunaan bibit unggul, praktik budidaya yang lebih efisien, hingga penguatan dukungan bagi petani.

“Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan domestik juga menuntut penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Saat ini, skema tersebut dinilai masih relevan untuk menjamin pasokan dalam negeri, terutama untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel.

Namun, Eugenia mendorong agar desain DMO diperkuat dan diarahkan menjadi kewajiban yang lebih tegas.

“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor,” kata dia.

Ia juga mengusulkan skema yang lebih adaptif berbasis kinerja. Produsen yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor dapat diberikan rasio DMO lebih rendah, sementara yang stagnan menghadapi kewajiban lebih besar.

“Dengan demikian, DMO tetap relevan dalam era B50, tetapi memerlukan reformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan produksi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor,” katanya.