DPRD Pesisir Selatan Tolak Penutupan PKS Tanpa Kebun: “Sama dengan Membunuh Petani Sawit”

sawitsetara.co - PESISIR SELATAN — Wacana pemerintah terkait penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun juga mendapat penolakan dari Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memperparah kondisi petani sawit, khususnya yang belum bermitra.

“Saya tegaskan, kalau PKS tanpa kebun itu ditutup, sama saja dengan membunuh rakyat. Petani mau jual ke mana?” kata Novermal saat dihubungi sawitsetara.co, Jumat (17/4/2026).

Saat ini, di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat sekitar lima PKS, di mana tiga di antaranya memiliki kebun sendiri, sementara dua lainnya merupakan PKS tanpa kebun. Di sisi lain, luas kebun rakyat mencapai sekitar 41 ribu hektare, sedangkan kebun perusahaan (HGU) sekitar 36 ribu hektare.

Menurutnya, jumlah PKS yang ada saat ini bahkan masih kurang untuk menampung produksi sawit di wilayah tersebut. Idealnya, dengan total luas kebun sekitar 77 ribu hektare, Pesisir Selatan membutuhkan setidaknya 9 hingga 10 PKS agar terjadi persaingan harga yang sehat.

“Sekarang baru ada lima. Artinya kita masih kekurangan pabrik. Harusnya pemerintah mendorong investasi, bukan malah menutup,” ujarnya.

Solusi: Dorong Kemitraan, Bukan Penutupan

Alih-alih ditutup, Novermal mendorong agar PKS tanpa kebun diwajibkan bermitra dengan petani sawit swadaya. Dengan demikian, kewajiban perusahaan untuk memiliki kebun tetap bisa terpenuhi melalui pola kemitraan.

“Kalau mereka bermitra dengan kebun rakyat, otomatis kewajiban mereka terpenuhi. Jadi bukan ditutup, tapi didorong untuk bermitra,” jelasnya.

Ia menilai kemitraan tersebut juga akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperbaiki tata niaga sawit di daerah. Penutupan PKS tanpa kebun dinilai akan sangat berdampak bagi petani mandiri yang selama ini bergantung pada pabrik tersebut untuk menjual TBS mereka.

“Sekarang saja harga sudah rendah. Kalau PKS ditutup, pilihan petani makin sedikit. Ini berbahaya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan apapun harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama nasib petani kecil.