Guru Besar Unri: Sawit Beri Efek Berganda bagi Ekonomi Riau

sawitsetara.co - PEKANBARU — Guru Besar bidang ekonomi Universitas Riau (Unri), Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP., menilai perkebunan kelapa sawit memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekebun, tetapi juga menggerakkan perdagangan dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan.

Almasdi mengatakan, hasil riset yang dilakukannya menunjukkan efek pengganda ekonomi sawit berada pada kisaran 2,16 hingga 3,3. Artinya, setiap Rp1 investasi di sektor sawit dapat menghasilkan aktivitas ekonomi sekitar Rp2,16 hingga Rp3,3 pada periode berikutnya.

“Uang yang berputar di desa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Ketika ekonomi desa tumbuh, ekonomi kota juga bergerak,” ujarnya dalam audiensi terkait penguatan implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Gedung Gubernur Riau, Kamis (1/10)2026).

Menurut dia, tingginya permintaan terhadap lahan menjadi salah satu dampak dari berkembangnya sektor perkebunan. Karena itu, tata kelola lahan perlu diperhatikan, termasuk dalam melihat perubahan fungsi lahan dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Ia juga menyoroti perbedaan siklus pemanfaatan lahan antara hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. Almasdi menyebut terdapat kebun sawit yang masih menghasilkan meski telah berusia puluhan tahun. Ia mencontohkan kebun di Desa Penipahan yang menurutnya masih menghasilkan sekitar 800 kilogram per hektare, meskipun produktivitasnya tergolong rendah.

Dalam konteks ISPO, Almasdi menilai sertifikasi perlu diikuti dukungan yang memudahkan pekebun, terutama pekebun swadaya. Sebab, kewajiban sertifikasi tidak cukup hanya diterapkan, tetapi juga perlu disertai kepastian manfaat bagi pemegang sertifikat.

“Bantuan seharusnya diberikan dengan mudah. Setelah pekebun memiliki sertifikat, perlu ada jaminan dan manfaat yang bisa mereka rasakan,” katanya.

Ia membandingkan ISPO yang bersifat wajib dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela. Menurut dia, perusahaan dan pekebun yang telah memenuhi sertifikasi perlu memperoleh kepastian agar upaya memenuhi standar keberlanjutan dapat memberikan nilai tambah.

Almasdi juga menyinggung kritik terhadap sawit, termasuk tudingan mengenai penggunaan air yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa sebagian perkebunan sawit berada di lahan bekas hak pengusahaan hutan (HPH), yang sebelumnya telah memiliki kanal untuk mengangkut kayu.

Karena itu, menurut dia, pembahasan dampak lingkungan perlu mempertimbangkan kondisi awal lahan dan sejarah pemanfaatannya. Ia menyebut pengelolaan tata air, termasuk pengaktifan kanal, menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkebunan di lahan gambut.

Almasdi menegaskan sawit tetap menjadi komoditas penting bagi masyarakat dan perekonomian Riau. Ia mendorong penguatan tata kelola dan sertifikasi agar pengembangan sawit berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepastian bagi pekebun.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut permohonan audiensi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membahas penguatan implementasi sertifikasi ISPO di sektor perkebunan kelapa sawit. Turut hadir jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, GAPKI Riau, APKASINDO, United Nations Development Programme (UNDP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, serta akademisi Universitas Riau (Unri), dan kemitraan INDEF.