Integrasi Koperasi Sawit Berpotensi Tambah Pendapatan Petani Rp132,5 Triliun

sawitsetara.co - PEKANBARU – Ekonom koperasi Prof. Agus Pakpahan menyebut integrasi penuh koperasi sawit melalui model Koperasi Kuantum Syariah berpotensi meningkatkan pendapatan petani sawit rakyat hingga Rp132,5 triliun per tahun. Menurut dia, kenaikan itu dapat dicapai apabila koperasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam atau penyalur hasil panen, tetapi menguasai seluruh rantai nilai industri sawit.

Gagasan tersebut disampaikan Prof. Agus Pakpahan dalam serial Tropikanisasi–Kooperatisasi edisi 26 Juni 2026 berjudul Tetap Terperangkap atau Melompat: Tunneling Petani Kelapa Sawit Keluar dari Socio-Global Traps Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Koperasi Kuantum Syariah.

Dalam tulisannya, Prof. Agus Pakpahan menilai persoalan terbesar petani sawit bukan rendahnya produktivitas kebun, melainkan hilangnya sebagian besar nilai tambah setelah tandan buah segar (TBS) meninggalkan kebun. Petani hanya memperoleh pendapatan dari penjualan TBS, sedangkan keuntungan dari pengolahan, hilirisasi, distribusi, hingga pemasaran dinikmati pelaku usaha lain.

“Nilai tambah terbang ke Rotterdam, ke Mumbai, ke Guangzhou. Kita hanya kebagian remah-remah,” tulis Prof. Agus Pakpahan .

Menurut dia, selama struktur tersebut tidak berubah, kenaikan produksi maupun perbaikan harga TBS hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kesejahteraan petani.

Prof. Agus Pakpahan kemudian menawarkan model koperasi yang mengintegrasikan fungsi pembiayaan, produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam satu kelembagaan. Dengan integrasi itu, koperasi tidak hanya membeli hasil panen anggota, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah serta memasarkannya secara langsung.

Ia mengklaim pendekatan tersebut telah diuji melalui simulasi ekonomi yang membandingkan beberapa model kelembagaan koperasi.

“Kita telah membuktikan secara matematis bahwa integrasi penuh menghasilkan surplus 14,9 persen lebih tinggi daripada model dua entitas eksklusif, dan bahwa fragmentasi yang bergantung pada bank adalah jalan menuju kehancuran,” tulis Rektor IKOPIN University ini.

Prof. Agus Pakpahan memperkirakan dampak ekonomi model tersebut akan sangat besar bila diterapkan pada sekitar enam juta hektare kebun sawit rakyat yang dikelola sekitar 2,5 juta keluarga petani di Indonesia.

“Kita telah menghitung bahwa untuk 6 juta hektar sawit rakyat, integrasi penuh dalam Koperasi Kuantum Syariah dapat meningkatkan pendapatan petani dari Rp50 juta menjadi Rp72 juta per hektar per tahun—kenaikan 44,2 persen.”

Berdasarkan simulasi itu, total tambahan pendapatan petani diperkirakan mencapai Rp132,5 triliun setiap tahun. Jika dibagi kepada sekitar 2,5 juta keluarga petani, tambahan pendapatan rata-rata mencapai sekitar Rp53 juta per keluarga per tahun.

Prof. Agus Pakpahan menilai angka tersebut bukan berasal dari bantuan pemerintah ataupun subsidi baru. Tambahan pendapatan diperoleh melalui penguasaan rantai nilai yang selama ini berada di luar kendali petani.

Menurut dia, selama ini koperasi rakyat umumnya hanya berada di bagian hulu. Mereka mengumpulkan TBS, menyediakan sarana produksi, atau menyalurkan pinjaman kepada anggota. Setelah itu, sebagian besar nilai ekonomi berpindah ke pabrik, perusahaan pengolahan, distributor, hingga eksportir.

Dalam model yang ia usulkan, koperasi justru menjadi pemilik seluruh mata rantai usaha. Mulai dari pembiayaan anggota, pengolahan TBS menjadi minyak sawit mentah (CPO), hilirisasi menjadi berbagai produk industri, hingga pemasaran dilakukan di bawah satu ekosistem koperasi.

“Seluruh rantai nilai—dari pembiayaan, pengolahan TBS, hilirisasi CPO, hingga pemasaran produk jadi—berada dalam satu ekosistem.”

Prof. Agus Pakpahan menyebut pendekatan tersebut juga mengurangi biaya transaksi yang selama ini muncul akibat pemisahan antara koperasi keuangan dan koperasi sektor riil. Menurut dia, setiap pemisahan kelembagaan menciptakan biaya administrasi, biaya koordinasi, serta kebocoran keuntungan.

Karena itu, ia mengusulkan agar koperasi keuangan syariah dan koperasi sektor riil tidak lagi berdiri sebagai dua organisasi yang berbeda.

“Dalam sistem yang kami usulkan, Credit Union Syariah dan Koperasi Sektor Riil tidak beroperasi sebagai entitas terpisah. Mereka adalah satu koperasi dengan banyak unit usaha.”

Prof. Agus Pakpahan menjelaskan, pembiayaan dalam model tersebut menggunakan prinsip bagi hasil sehingga keuntungan usaha kembali kepada anggota sebagai pemilik modal sekaligus pemilik koperasi.

Ia menilai mekanisme itu memungkinkan akumulasi modal berlangsung secara berkelanjutan di dalam komunitas. Modal yang berasal dari tabungan anggota terus berputar membiayai kegiatan produksi tanpa keluar ke lembaga keuangan lain.

“Tidak ada bunga internal. Tidak ada duplikasi biaya administrasi. Tidak ada kebocoran di setiap titik transaksi.”

Menurut Prof. Agus Pakpahan , penguasaan industri hilir menjadi faktor yang paling menentukan peningkatan pendapatan petani. Selama ini Indonesia masih banyak mengekspor CPO, sementara nilai tambah terbesar diperoleh negara lain yang mengolahnya menjadi berbagai produk konsumsi maupun bahan baku industri.

Ia mengusulkan koperasi membangun unit usaha hilirisasi, seperti pabrik minyak goreng, margarin, biodiesel, sabun, kosmetik, hingga oleokimia. Produk-produk tersebut kemudian dipasarkan dengan merek koperasi sendiri ke pasar domestik maupun internasional.

“Ia tidak lagi menjual CPO mentah ke pasar global. Ia menjual produk jadi: minyak goreng kemasan, margarin, sabun, kosmetik, biodiesel, oleokimia.”

Prof. Agus Pakpahan menilai pasar negara-negara Muslim menjadi peluang besar bagi model tersebut karena permintaan terhadap produk halal terus meningkat.

Menurut dia, koperasi dapat memanfaatkan keunggulan itu karena tidak hanya menawarkan produk halal, tetapi juga proses produksi yang berbasis keadilan dan kepemilikan bersama.

Meski demikian, Prof. Agus Pakpahan mengakui transformasi tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Ia menilai perubahan harus diawali dengan membangun kesadaran kolektif bahwa koperasi bukan sekadar tempat meminjam uang, melainkan instrumen membangun kekuatan ekonomi bersama.

Bagi Prof. Agus Pakpahan , peningkatan pendapatan petani hanyalah salah satu konsekuensi dari perubahan kelembagaan yang lebih mendasar. Yang lebih penting adalah mengubah posisi petani dari penjual bahan baku menjadi pemilik industri.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah jalan keluar dari dualisme. Ini adalah tunneling—menembus dinding yang selama satu abad dianggap tidak mungkin ditembus.”

Menurut dia, jika jutaan petani mampu menguasai rantai nilai industri sawit melalui koperasi, target Indonesia Emas 2045 tidak lagi hanya bergantung pada pertumbuhan korporasi besar, tetapi juga pada tumbuhnya konglomerasi rakyat yang dimiliki bersama oleh para petani.