Pemkab Inhu Sosialisasi PSR di Batang Cenaku, APKASINDO Tekankan Manfaat dan Siap Dampingi Petani

sawisetara.co - BATANG CENAKU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan menggelar sosialisasi percepatan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat (PSR) bersama petani binaan PT Mega Nusa Inti Sawit.

Kegiatan berlangsung di Gedung KUD Maju Bersama, Desa Bukit Lingkar, Batang Cenaku, Kamis (16/4/2026). Sejumlah organisasi dan koperasi turut hadir, di antaranya Aspekpir, APKASINDO, Kopsa Usaha, KUD Karya Bersama, KOPSA Sejahtera, KUD Hidup Baru, dan lainnya.

Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Inhu, Endang Mulyawan, mengajak petani kelembagaan segera melengkapi persyaratan pengajuan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp60 juta per hektare.

“Kami akan membantu dan mendampingi petani mulai dari pemberkasan, verifikasi lapangan hingga kelengkapan syarat lainnya jika dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Endang mengingatkan bahwa terdapat potensi dana besar yang dapat dimanfaatkan petani melalui BPDP, termasuk dari kutipan ekspor CPO yang nilainya mencapai sekitar Rp40 triliun.

“Banyak program di BPDP, tidak hanya peremajaan. Ada juga sarana prasarana, pemberdayaan, beasiswa sawit, hingga bantuan alat panen,” ungkapnya.

Saat dihubungi secara terpisah, Sekretaris DPD APKASINDO Inhu, Hardian Indra Guna, SP menegaskan bahwa program PSR merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Menurutnya, manfaat utama PSR adalah meningkatkan hasil kebun melalui penggunaan bibit unggul dan legal. Dengan demikian, produktivitas kebun dapat meningkat dan berdampak langsung pada pendapatan petani dalam jangka panjang.

“Produktivitas meningkat, pendapatan petani menjadi lebih stabil, dan risiko kebun rusak bisa ditekan. Ini juga bagian dari upaya menuju sawit berkelanjutan,” ujarnya kepada sawitsetara.co.

Hardian juga menekankan bahwa adanya dukungan dana dari BPDP serta pendampingan teknis menjadi keunggulan program ini, sehingga petani tidak perlu khawatir dalam proses peremajaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa APKASINDO berperan aktif dalam membantu petani mengakses program PSR. Mulai dari sosialisasi, pendampingan administrasi, hingga menghubungkan petani dengan pemerintah dan lembaga terkait.

“Kami membantu petani dalam pengurusan administrasi, mengawal penyaluran bantuan, serta memberikan pendampingan teknis di lapangan. Termasuk advokasi jika ada kendala,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani dalam mengakses program PSR. Di antaranya persoalan legalitas lahan yang menjadi syarat utama, proses administrasi yang cukup kompleks, serta kelembagaan petani yang belum kuat.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait kebutuhan hidup petani selama masa tanam ulang ketika kebun belum menghasilkan.

“Ini yang sering menjadi kekhawatiran petani. Karena itu, perlu ada solusi pendapatan selama masa replanting,” katanya.

Sebagai solusi, APKASINDO terus mendorong pendampingan legalitas lahan, membantu proses administrasi, memperkuat kelembagaan petani, hingga menyediakan akses terhadap bibit unggul dan pendampingan teknis secara intensif.

“Kami ingin memastikan petani tidak berjalan sendiri. Semua proses akan kami dampingi agar program PSR benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh petani,” pungkas Hardian.