PKS Tanpa Kebun Krusial Jaga Keadilan Sawit, Prof Sudarsono: Jangan Abaikan Petani Mandiri

sawitsetara.co - BOGOR — Wacana pelarangan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun kembali mengemuka. Di balik dalih integrasi vertikal dan efisiensi industri, kebijakan ini dinilai menyimpan konsekuensi serius bagi jutaan petani sawit mandiri di Indonesia.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB University, Prof. Sudarsono Soedomo, menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan struktur industri sawit nasional. Ia melihat pabrik jenis ini bukan sekadar unit pengolahan, melainkan instrumen distribusi ekonomi yang menyentuh langsung lapisan petani kecil.

“PKS tanpa kebun justru merupakan instrumen strategis pemerataan pendapatan dan perisai perlindungan bagi petani kecil,” kata Prof Sudarsono dalam keterangan tertulis kepada sawitsetara.co, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Prof Sudarsono, keberadaan PKS komersial yang tidak terintegrasi dengan kebun menciptakan ruang kompetisi yang sehat di tingkat hulu. Petani swadaya, yang selama ini tidak memiliki keterikatan dengan perusahaan besar, mendapatkan alternatif pasar untuk menjual tandan buah segar (TBS) mereka.

“Dengan keberadaannya, petani swadaya tidak terjebak dalam monopoli harga oleh perusahaan berkebun luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa opsi tersebut, petani berpotensi menghadapi tekanan harga yang lebih besar dari perusahaan terintegrasi yang cenderung memprioritaskan pasokan dari kebun sendiri. Dalam kondisi seperti itu, daya tawar petani akan melemah, sementara kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kebun sawit rakyat dikelola secara mandiri, bahkan tidak sedikit yang masih menghadapi persoalan legalitas lahan. Dalam situasi ini, akses terhadap PKS tanpa kebun menjadi krusial. “Larangan PKS tanpa kebun tidak hanya memutus akses pasar, tetapi juga berisiko mendorong petani ke dalam kerentanan struktural, tegasnya.

Prof Sudarsono menambahkan, realitas agraria yang belum sepenuhnya tuntas membuat banyak petani berada dalam posisi rentan. Karena itu, kehadiran PKS independen berfungsi sebagai “jaring pengaman ekonomi” yang memungkinkan mereka tetap bertahan di tengah ketidakpastian hukum dan pasar.

Dalam perspektif yang lebih luas, ia mengingatkan bahwa industri sawit tidak semata soal efisiensi produksi, melainkan juga menyangkut keadilan distribusi manfaat ekonomi. Ia menilai kebijakan yang terlalu menekankan integrasi vertikal berpotensi menggerus prinsip demokrasi ekonomi yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan nasional.

“PKS tanpa kebun adalah wujud demokrasi ekonomi: ia memungkinkan petani dan masyarakat lokal turut menikmati hasil bumi,” kata Prof Sudarsono.

Alih-alih pendekatan pelarangan, Prof Sudarsono mendorong pemerintah merancang kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Misalnya, melalui insentif bagi PKS yang membuka kemitraan dengan petani swadaya, menerapkan transparansi harga, serta memperkuat pengawasan melalui audit independen.

Menurut dia, pembangunan sektor sawit ke depan tidak bisa hanya bertumpu pada efisiensi industri semata, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku, terutama petani kecil. “Negara hadir untuk menciptakan ekosistem tumbuh bersama, bukan membatasi ruang hidup rakyat,” katanya.