Sinergi DBH Sawit dan Program BPDP Dinilai Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Petani

sawitsetara.co - PEKANBARU — Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.

"Kami mengharapkan bisa adanya kolaborasi antara dana di BPDP dengan DBH sawit yang ada di daerah. Karena di tempat kami ada program PSR, sarana dan prasarana, pembangunan jalan, serta pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Jika ini bisa disinergikan dengan DBH sawit, maka berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat dibantu penyelesaiannya secara lebih optimal," kata Kepala Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Layanan BPDP Hery Yulianto dalam dialog interaktif yang disiarkan Riau TV bertajuk Optimalisasi Dana Bagi Hasil Sawit untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani, Jumat (5/6/2026).

Dialog yang ditaja DPP APKASINDO dan didukung BPDP sebagai bagian dari agenda Keberlanjutan Perkebunan Sawit Petani Sawit Rakyat itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor. Mereka antara lain Kasubid Penerimaan DBH Bukan Pajak Bapenda Riau Ismanto S.STP, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Riko Hernorizal, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo SE MM, serta Dewan Pakar DPW APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa SE MSi CEIA.

Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa penggunaan DBH Sawit pada dasarnya telah memiliki rambu-rambu yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Regulasi tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Menurut Hery, PMK terbaru memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung yang berkaitan dengan penguatan sektor sawit berkelanjutan.

"Pada prinsipnya DBH sawit digunakan untuk dua hal, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam PMK 10 Tahun 2026 terdapat penambahan beberapa kegiatan, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Jadi tidak semata-mata untuk jalan, tetapi juga ada ruang untuk kegiatan pendukung lainnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, porsi penggunaan dana untuk infrastruktur maupun kegiatan pendukung akan disesuaikan dengan tingkat kemantapan jalan di masing-masing daerah. Daerah yang tingkat kemantapan jalannya masih di bawah 90 persen dapat mengalokasikan sekitar 80 persen dana untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan pendukung. Sebaliknya, daerah yang tingkat kemantapan jalannya telah melampaui 90 persen memperoleh keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikan dana ke program-program lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor sawit.

Skema tersebut, menurut Hery, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjadikan DBH Sawit sebagai instrumen pembangunan yang fleksibel namun tetap terarah. Infrastruktur memang masih menjadi kebutuhan utama di banyak sentra perkebunan sawit rakyat, terutama jalan produksi yang menjadi jalur distribusi hasil panen. Namun di saat yang sama, kebutuhan penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas SDM, hingga dukungan terhadap program keberlanjutan juga semakin mendesak.

"Karena itu kami melihat DBH sawit dan dana yang ada di BPDP seharusnya saling melengkapi. Ada kebutuhan pembangunan jalan, ada kebutuhan sarana dan prasarana, ada kebutuhan peningkatan kualitas SDM petani. Semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sumber pendanaan. Kolaborasi menjadi sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani," kata Hery.

Selain menjelaskan aspek penganggaran, Hery juga menyinggung mekanisme yang diterapkan BPDP untuk memastikan dana yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi petani. Menurut dia, seluruh program BPDP dijalankan di bawah arahan komite pengarah yang terdiri dari sejumlah kementerian serta diawasi oleh Dewan Pengawas yang bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Dalam pandangannya, kebermanfaatan dana sawit tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun melalui pungutan ekspor, tetapi juga dari seberapa jauh dana tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Oleh sebab itu, BPDP terus mendorong integrasi program dengan pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

"BPDP tidak hanya sekadar mengumpulkan dana dari pungutan ekspor. Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan petani. Karena itu kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara DBH sawit dengan program-program BPDP seperti PSR, sarana dan prasarana, pengembangan SDM, maupun program lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan petani," ujarnya.

Dalam sesi lain, Hery juga menjelaskan berbagai program yang saat ini sedang menjadi fokus BPDP. Meski belum ada program baru yang bersifat revolusioner, sejumlah penguatan sedang dilakukan untuk menjawab tantangan industri sawit global yang semakin kompleks. Salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi ISPO atau SIISPO yang dipersiapkan untuk mendukung implementasi standar keberlanjutan sekaligus menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Selain itu, BPDP juga terus mendukung program pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit, termasuk implementasi biodiesel B50 dan hilirisasi industri sawit. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan petani.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, BPDP kembali membuka program pendidikan sawit bagi putra-putri petani. Program ini menjadi salah satu upaya mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi di sektor perkebunan dan mampu membawa industri sawit nasional menghadapi tantangan masa depan.

"Kami juga ingin mengingatkan bahwa program pengembangan SDM sawit saat ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan agar putra-putri petani sawit, khususnya dari Riau, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas mereka," kata Hery.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah rendahnya realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah. Menanggapi hal itu, Hery menegaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan masih banyaknya persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh calon peserta program.

Ia mengungkapkan, pada 2025 BPDP menargetkan pelaksanaan PSR sekitar 70 ribu hektare, namun realisasinya baru mencapai sekitar 43 ribu hektare. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan capaian di lapangan.

Menurut Hery, salah satu faktor yang sering menjadi hambatan adalah persoalan legalitas lahan dan pemenuhan syarat clear and clean. Banyak petani yang sebenarnya berpotensi memperoleh bantuan, namun belum dapat mengakses program karena dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap.

"Kalau pendanaannya, dananya sudah ada. Yang menjadi tantangan adalah pemenuhan persyaratan. Salah satu contohnya terkait aspek clear and clean lahan serta berbagai kelengkapan administrasi lainnya. Karena itu kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk membantu petani memenuhi persyaratan tersebut agar akses terhadap PSR maupun bantuan sarana dan prasarana dapat berjalan lebih baik," ujarnya.

Menjelang akhir dialog, Hery kembali menekankan bahwa masa depan perkebunan sawit rakyat tidak dapat dibangun hanya oleh satu institusi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya harus bergerak dalam satu irama yang sama.

Menurut dia, keberadaan DBH Sawit membuka peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan sektor sawit. Namun peluang tersebut hanya akan menghasilkan dampak maksimal apabila dibarengi dengan perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta sinergi dengan berbagai program yang telah tersedia.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung program-program strategis yang menyasar petani sawit rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peremajaan kebun, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan aspek keberlanjutan.

"Kolaborasi pendanaan antara DBH sawit melalui APBD dengan program-program yang ada di BPDP seperti PSR, sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM akan sangat membantu petani menjadi lebih baik lagi. Dukungan dari pemerintah daerah, organisasi petani, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat kami perlukan agar tujuan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dapat tercapai secara bersama-sama," kata Hery.