sawitsetara.co – JAKARTA – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali hingga akhir tahun, diantaranya yakni dengan menyiapkan “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.”
Dari 8 butir tersebut, pada butir ketujuh yakni pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan efisiensi energi. Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan B50 atau biodiesel 50 persen dari kelapa sawit. Hal ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk menimplementasikan blending. Ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dan ini dalam satu tahun. Tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun.
Adapun untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku uintuk kendaraan umum dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Hitungan kita sekarang USD100 rata-rata sampai akhir tahun pun, anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Purbaya menambahkan, optimalisasi anggaran salah satunya diraih melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan potensi penghematan sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara, total potensi penghematan dari konsumsi BBM masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.
“Pemerintah juga menerapkan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut terkait dengan biodiesel, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Fadhil Hasan, menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujar Fadhil.
Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.
Program campuran saat ini masih bertahan di B40 sepanjang 2026, sementara implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis.
“Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Fadhil.
Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.
Adapun untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target.
Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
