APKASINDO Rangkul Fakultas Teknik UR Percepat Penyaluran Dana Sarpras BPDP-KS, Apa Kabar DBH Sawit?

sawitsetara.co - PEKANBARU — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Riau (UR) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) yang digelar di Gedung Dekanat Fakultas Teknik UR, Pekanbaru, Senin (11/5/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis APKASINDO dalam merangkul dunia akademik untuk mempercepat akses petani sawit terhadap program sarana dan prasarana (sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit (BPDP-KS), khususnya pembangunan jalan dan jembatan di areal perkebunan sawit rakyat yang selama ini terkendala dokumen teknis seperti survei, investigasi, dan desain (SID).

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, didampingi pengurus APKASINDO Riau, menegaskan bahwa kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Riau bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat kapasitas petani sawit rakyat dengan dukungan Fakultas Teknik UR.

“Ini langsung action di salah satu kelompok tani dan koperasi petani sawit untuk menyusun dokumen teknis pembangunan jalan dan jembatan, ini akan menjadi miniatur ke depannya, kita utamakan petani sawit non-PSR. Riau ini provinsi terluas kebun sawitnya tapi realisasi dana sarpras tidak lebih dari Rp5 M tahun lalu sementara di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan tiap tahun ratusan milyar. Untuk itulah kami langsung datang ke FT-UR karena kami tahu kelemahan kami yaitu penyusunan dokumen teknis. Karena proposal ke BPDP-KS itu harus dalam bentuk dokumen SID yang sangat teknis dan awam bagi kami petani sawit,” ujar Dr. Gulat.

Kita jangan menunggu “kue’” APBN tapi semua kesempatan dan peluang harus kita raih, termasuk dari dana sawit BPDP-KS hal yang sama jaga saya sampaikan ke 25 DPW Provinsi APKASINDO dari Aceh sampai Papua, supaya merangkul Fakultas Teknis di Provinsi masing-masing. Tahun lalu terkumpul Rp36 Triliun dan orang banyak tidak tahu bahwa dana itu bukan APBN tapi dana gotong-royong dari stakeholder sawit melalui levy (pungutan ekspor). Periode bulan Mei ini petani sawit terbebani Rp425/kg TBS-nya akibat levy tersebut dan kami petani sawit tidak keberatan sepanjang berguna sesuai lima tujuan didirikannya BPDP-KS, jadi sesungguhnya petani sawitlah pahlawannya Rp36 triliun tersebut, urai Dr. Gulat.

“BPDP-KS itu di bawah Kemenkeu yang tugasnya tukang pungut, lalu kelola dan disalurkan dana sawit tadi, termasuk memberikan beasiswa full dan uang saku Rp2,3 juta per bulan kepada 5.000 orang TA 2026 ini kerja sama ke 41 kampus tahun lalu. Tahun ini akan diumumkan segera,” kata Dr. Gulat dalam sambutannya.

Menurutnya, salah satu kendala utama kelompok tani sawit dalam mengakses dana sarpras BPDP adalah ketiadaan dokumen SID yang menjadi syarat utama pengajuan program. Karena itu, APKASINDO menggandeng Fakultas Teknik UR agar tenaga akademik dan mahasiswa dapat terlibat langsung dalam penyusunan desain dan perencanaan infrastruktur perkebunan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarpras DPP APKASINDO, Dr. Eko Jaya Siallagan, SP., M.Si., C.APO, juga menyinggung minimnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di daerah penghasil sawit seperti Riau. Ia mempertanyakan mengapa provinsi yang menjadi salah satu sentra sawit terbesar nasional justru belum maksimal memanfaatkan peluang pembangunan berbasis dana sawit.

“Kita di Riau ini jangan hanya jadi penonton. Kenapa harus dari Pulau Jawa dikirim konsultan-konsultan ke Riau? Kenapa tidak Dosen dan mahasiswa dari sini? Inilah guna MoA ini,” tegasnya.

Ia bahkan mendorong Fakultas Teknik UR membentuk lembaga atau pusat studi berbadan hukum agar bisa terdaftar sebagai rekanan resmi dalam proyek-proyek konsultan BPDP-KS. Dengan begitu, pengerjaan desain jalan, jembatan, hingga infrastruktur perkebunan bisa dikerjakan akademisi Riau.

Dr. Eko juga menyinggung Dana DBH Sawit, di mana ia mengatakan bahwa tiap tahun dana DBH sawit menurun jumlahnya dan saya pikir sudah saatnya kita bersatu padu untuk memanfaatkan dana Sarpras Sawit untuk perbaikan jalan dan jembatan di perkebunan sawit rakyat dan untuk itulah kami hadir di sini. Tentu ini sangat membantu Pemprov Riau dalam hal perbaikan jalan dan jembatan di areal perkebunan sawit rakyat.