APKASINDO Sampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2025, Dorong Penguatan Hulu dan Pembentukan Badan Otoritas Sawit

sawitsetara.co - JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2025 sekaligus tapak optimisme sawit Indonesia 2026 dalam sebuah pemaparan resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube DPP APKASINDO, Rabu (8/1/2026). Refleksi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, didampingi Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung.

Memasuki tahun 2026, APKASINDO menegaskan kembali posisi strategis kelapa sawit sebagai komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dr. Rino Afrino menyampaikan bahwa kelapa sawit memiliki peran penting dalam ketahanan nasional sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Industri sawit dinilai menjadi bagian integral dalam mendukung swasembada pangan, swasembada energi, ekonomi berdikari, pembangunan dari desa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, hingga instrumen geopolitik dan geoekonomi Indonesia di tingkat global.

Namun demikian, sepanjang 2025 industri sawit nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya produktivitas sawit rakyat, kesejahteraan pekebun yang belum optimal, hingga fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Tekanan internasional terkait isu keberlanjutan dan deforestasi juga masih menjadi tantangan serius bagi sawit Indonesia.

“Jika tantangan ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, maka ketahanan masyarakat dan stabilitas nasional pasti akan terganggu,” ujar Dr. Rino Afrino dalam pemaparannya.

Sepanjang 2025, APKASINDO mengklaim telah aktif mendorong terciptanya tata kelola sawit yang lebih baik dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan petani dan optimalisasi penerimaan negara. Memasuki 2026, fokus utama APKASINDO adalah percepatan huluisasi, yakni penguatan sektor hulu yang selama ini dinilai tertinggal dibanding sektor hilir.

Penguatan sektor hulu dan tata kelola disebut sebagai kunci keberhasilan hilirisasi sawit yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. APKASINDO menilai tanpa pembenahan hulu, hilirisasi sawit tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan .

Selain itu, bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera sepanjang 2025 turut menjadi bahan refleksi bersama. Meski berbagai data menunjukkan bahwa perkebunan sawit bukan penyebab utama bencana, APKASINDO menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh tata kelola perkebunan sawit nasional.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat Medali Emas Manurung merinci sejumlah langkah strategis yang dinilai krusial untuk memperkuat sektor hulu dan tata kelola sawit nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi revitalisasi kelembagaan sawit untuk harmonisasi kebijakan hulu dan hilir, pembentukan data tunggal kelapa sawit nasional, serta pembentukan bursa tunggal CPO guna menciptakan harga yang adil, kredibel, dan akuntabel.

Selain itu, APKASINDO juga mendorong pembentukan pusat riset sawit terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas diversifikasi produk turunan sawit. Percepatan penataan tenurial lahan sawit rakyat di kawasan hutan, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR), penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, serta percepatan kemitraan melalui skema Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20 persen juga menjadi agenda utama .

APKASINDO juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk penerapan artificial intelligence (AI) dan otomatisasi di sektor perkebunan sawit rakyat, sebagai bagian dari transformasi menuju perkebunan modern dan berdaya saing.

Dorong Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia

Salah satu poin paling strategis dalam refleksi tersebut adalah dorongan pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) atau lembaga sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Menurut Dr. Gulat, gagasan ini telah diinisiasi APKASINDO sejak dua tahun terakhir sebagai solusi atas tumpang tindih kebijakan dan lemahnya integrasi tata kelola sawit nasional.

Dr. Rino Afrino menambahkan bahwa berbagai kajian akademis, forum diskusi kelompok (FGD), serta konsultasi lintas kementerian dan pelaku usaha telah dilakukan, dan menunjukkan keselarasan pandangan mengenai urgensi pembentukan lembaga otoritatif tersebut. Badan ini diharapkan mampu mensinergikan tata kelola sawit dari hulu hingga hilir, mengharmonisasi regulasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penerimaan negara, memperbaiki tata niaga, memperkuat riset dan hilirisasi pasar, serta menjalankan kampanye positif dan diplomasi perdagangan di pasar global.

“Pembentukan badan otoritas sawit menjadi semakin mendesak untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis nasional dan memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tegas Dr. Rino.

Di akhir pemaparan, Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat Manurung menyampaikan lima potensi risiko besar apabila langkah-langkah strategis tersebut gagal diwujudkan. Risiko pertama adalah terganggunya program kemandirian energi dan pangan akibat lemahnya sistem pendataan sawit nasional. Kedua, stagnasi bahkan penurunan produktivitas dan produksi nasional, yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai importir minyak sawit jika kebijakan biodiesel terus ditingkatkan hingga B75.

Risiko ketiga adalah tidak optimalnya kontribusi sawit terhadap penerimaan negara, baik dari devisa ekspor maupun penerimaan pajak. Keempat, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen berpotensi tidak tercapai. Kelima, sawit Indonesia dikhawatirkan akan dikendalikan oleh produksi minyak nabati dari negara lain .

APKASINDO menegaskan bahwa refleksi ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan sawit nasional. Tujuannya adalah menjamin kesejahteraan sekitar 17 juta petani dan pekerja sawit beserta keluarganya, sekaligus mendorong peran strategis sawit dalam pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.