Bukan Salah Petani, Sawit Rakyat Rendah Produksi dan Terlupakan Jasanya

sawitsetara.co – JAKARTA — Petani sawit rakyat lebih luas dari total perkebunan sawit Malaysia (5,7 juta hektar) tapi justru berada di posisi paling lemah dalam rantai hulu-hilir sawit Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sekaligus Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat M. Sinaga, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan sistemik yang dibiarkan berlangsung puluhan tahun.

Menurut Sahat, rendahnya produktivitas sawit rakyat bukan semata persoalan teknis budidaya, melainkan akibat ketiadaan sistem pendukung yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Total luas perkebunan sawit rakyat yang mencapai 6,87 juta hektar, cenderung menyalahkan petani karena rendahnya produktivitas kebun sawit yang dikelolanya. Padahal masalah utamanya ada pada sistem yang tidak pernah dirancang untuk membuat petani berhasil,” kata Sahat, seperti disarikan dari seri tulisan Kuliah Loyang Menjadi Emas dari Sahat M. Sinaga, karya kolabirasi Gilarsi W. Setijono dan Sahat M. Sinaga.

Ia menilai berbagai program penyuluhan yang dijalankan pemerintah belum atau bahkan tidak efektif. Penyuluhan dilakukan secara sporadis, tidak berkelanjutan, dan minim pengawasan. “Penyuluh datang sekali, bagi leaflet, lalu hilang. Tidak ada monitoring. Tidak ada evaluasi. Tidak ada accountability,” ujarnya.

Kondisi ini, menurut Sahat, sangat berisiko mengingat skala sawit rakyat yang sangat besar, 42% dari tota sawit Indonesia. Tanpa perubahan mendasar, jutaan hektare kebun sawit rakyat berpotensi berubah dari aset strategis menjadi beban sosial dan ekonomi.

“Kalau tidak ada transformasi, sawit rakyat bisa menjadi residu sejarah—lahan luas yang tidak lagi produktif dan tidak menyejahterakan,” kata Sahat.

Warisan Model yang Terlupakan

Sahat mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah memiliki contoh keberhasilan. Program PIR-BUN Ophir di Sumatera Barat pada akhir 1970-an hingga 1980-an mampu mendorong produktivitas petani kecil hingga melampaui perkebunan negara. Keberhasilan itu, menurut dia, ditopang oleh transfer teknologi agronomi yang terstruktur, manajemen profesional, dan pendampingan berkelanjutan.

Namun model tersebut tidak pernah direplikasi secara nasional. Pemerintah, kata Sahat, lebih memilih pendekatan perluasan lahan ketimbang peningkatan produktivitas. “Lahan dibuka, petani diberi kebun, lalu dilepas tanpa sistem pendukung,” ujarnya.

Ia juga membandingkan pengalaman Indonesia dengan Afrika Barat—wilayah asal kelapa sawit—yang hingga kini tetap tertinggal dalam industri global akibat sistem petani kecil yang terfragmentasi dan minim koordinasi. Sebaliknya, Malaysia membangun FELDA sebagai entitas korporasi khusus yang mengintegrasikan lahan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar.

“Petani FELDA tidak berjalan sendiri. Mereka menjadi bagian dari ekosistem industri yang dikelola secara profesional,” kata Sahat.

Tiga Pilar Perubahan

Untuk keluar dari paradoks ini, Sahat mengusulkan tiga pilar transformasi sistemik. Pilar pertama adalah pembentukan badan khusus sawit nasional atau badan otoritas dengan mandat tunggal meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani rakyat. Badan ini, menurut dia, harus dikelola secara profesional dan memiliki kewenangan nyata, bukan sekadar lembaga koordinatif. Badan ini juga akan menyelesaikan persoalan klasik terkait legalitas lahan petani.

Pilar kedua adalah transfer pengetahuan agronomi secara masif dan terstruktur. Sahat menilai banyak petani sawit tidak pernah mendapatkan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan tanah, nutrisi tanaman, hingga pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

“Ini bukan ilmu rumit. Tapi tanpa sistem, pengetahuan itu tidak pernah sampai,” ujarnya.

Pilar ketiga adalah akses terhadap bibit unggul dan teknologi pengolahan modern, termasuk integrasi vertikal hingga ke industri hilir. Tanpa akses ini, petani akan terus terjebak pada produktivitas rendah dan ketergantungan pasar.

Sahat menegaskan bahwa kebijakan parsial seperti bantuan pupuk atau subsidi kredit tidak akan menyelesaikan persoalan. “Itu hanya tambal sulam. Yang dibutuhkan adalah rebuild sistem dari fondasinya,” katanya.

Meski demikian, Sahat mengakui tantangan terbesar adalah kemauan politik. “Tanpa political will yang kuat dari pemerintah, maka peluangnya kecil. Itu tidak hal yang sulit bagi pemerintah karena tidak butuh APBN, tapi kalau tidak dimulai sekarang, kita sedang mewariskan masalah besar bagi generasi berikutnya, dan dunia akan mencatatnya” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia tidak kekurangan contoh keberhasilan. “Ophir membuktikan ini bisa. FELDA membuktikan ini bisa. Kita tidak perlu menciptakan roda baru. Kita hanya perlu keberanian untuk mengeksekusi permasalahan yang ada dengan skala prioritas pertama adalah terkait legalitas lahan,” kata Sahat.

Kita jangan melupalan bahwa perkebunan sawit rakyat sudah menjadi pahlawan roda ekonomi Indonesia dan sejarah mencatat itu, kata Sahat.