Bupati Nagan Raya Panggil Mendadak Pimpinan PKS: Harga TBS Jangan Dipermainkan!

sawitsetara.co - Nagan Raya – Menjelang Hari Meugang dan Hari Raya Idul Fitri, Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, SH., M.H. (TRK), mengambil langkah tegas dengan memanggil secara mendadak seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Nagan Raya, Senin (26/1/2026).

Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Bupati TRK ingin memastikan stabilitas harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani tetap terjaga, di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati TRK dengan nada tegas memperingatkan perusahaan agar tidak menurunkan harga beli TBS secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, praktik semacam itu sangat merugikan petani dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

“Perusahaan tidak boleh seenaknya menurunkan harga beli TBS. Harga harus ditetapkan secara wajar dan transparan. Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi petani dari praktik yang merugikan,” tegas Bupati TRK di hadapan para pimpinan PKS.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani merupakan fondasi utama perekonomian Nagan Raya. Jika petani tertekan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tak hanya soal harga, Bupati TRK juga menyoroti persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih menyisakan konflik dengan masyarakat. Ia mengingatkan perusahaan agar tidak melakukan aktivitas di lahan yang masih terdapat tanah milik warga sebelum adanya kesepakatan ganti rugi yang sah.

“Jangan ada perusahaan yang mengancam atau menekan masyarakat. Jika masih ada tanah masyarakat di dalam HGU, hentikan kegiatan sampai ada persetujuan dan ganti rugi yang jelas,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik intimidasi terhadap masyarakat.

Bupati TRK menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas PKS. Ia memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif maupun menempuh jalur hukum sesuai kewenangan daerah jika ditemukan pelanggaran.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kehadiran industri sawit benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nagan Raya.