ISPO Telah Memenuhi Berbagai Ketentuan

sawitsetara.co - BEKASI – Pemerintah Indonesia mendorong narasi yang berimbang melalui penyampaian informasi yang objektif dan berbasis data, serta melalui implementasi praktik terbaik di lapangan. Salah satu instrumen utamanya yaitu penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Hal tersebut diutarakan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri pada Senin (26/1/2026) di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menggali masukan konstruktif dari SMART sebagai pelaku usaha strategis. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis, penerapan prinsip keberlanjutan dan ketertelusuran sistem sertifikasi sawit, serta standar produksi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, khususnya Pakistan.

"Usai menghadiri The 8th Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2026 awal bulan lalu, kami merangkum beberapa isu yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, antara lain terkait keamanan pangan, praktik pengolahan minyak nabati, serta tuntutan pasar terhadap produk yang makin berkelanjutan (sustainable). Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan, memandang isu-isu tersebut sebagai tantangan sekaligus peluang memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha serta memperkuat posisi produk sawit nasional di pasar global," jelas Roro.

ISPO mewajibkan pelaku usaha sawit untuk memenuhi berbagai ketentuan, antara lain mekanisme penyelesaian konflik lahan yang terdokumentasi, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemenuhan standar ketenagakerjaan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan usaha.

Lebih lanjut, dalam kebijakan perdagangan luar negeri, Indonesia secara konsisten menempuh dua arah kebijakan utama. Pertama, memastikan kelancaran arus ekspor dengan tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pasokan di dalam negeri. Kedua, memperkuat transparansi serta kepastian kebijakan agar dunia usaha memiliki prediktabilitas dalam berinvestasi dan mengembangkan pasar.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola ekspor kelapa sawit, antara lain melalui penyederhanaan prosedur, penguatan sistem ketertelusuran (traceability), serta dorongan penerapan praktik usaha yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menjadi penting untuk menjaga daya saing produk sawit Indonesia, khususnya di pasar yang makin memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Pakistan merupakan salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia. Dari berbagai pertemuan dengan pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi industri setempat, terkonfirmasi bahwa minyak sawit Indonesia telah berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan minyak nabati, menyediakan harga yang kompetitif, dan mendukung perkembangan industri pengolahan pangan di Pakistan. Indonesia dipandang sebagai mitra dagang yang konsisten, efisien, dan dapat diandalkan.