DBH Sawit Penajam Paser Utara Diproyeksikan Naik Jadi Lebih dari Rp4 Miliar pada 2027

sawitsetara.co – Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp4 miliar pada 2027. Meski naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,8 miliar, Bupati PPU Mudyat Noor menilai anggaran tersebut masih jauh dari cukup untuk menangani dampak aktivitas perkebunan sawit, terutama kerusakan infrastruktur jalan.

Mudyat mengatakan, peningkatan alokasi DBH sawit tersebut patut disyukuri karena memberikan tambahan dukungan bagi pemerintah daerah. Namun, besarnya dampak aktivitas perkebunan dan mobilitas kendaraan angkutan sawit membuat kebutuhan pendanaan daerah jauh lebih besar.

“Tahun sebelumnya ada Rp1,8 miliar. Tahun depannya sekitar Rp4 miliar lebih. Alhamdulillah, ada peningkatan dua kali lipat daripada tahun sebelumnya,” ujar Mudyat, Kamis (22/10/2026).

Meski mengalami kenaikan, Mudyat menegaskan bahwa alokasi tersebut belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah kabupaten.

Bahkan, menurut perhitungannya, dana sekitar Rp4 miliar hanya mampu membiayai perbaikan jalan dalam skala yang sangat terbatas.

“Kalau menurut saya, kuranglah. Kalau sekitar Rp4 miliar itu, secara perhitungan, paling banyak setengah kilometer jalan. Enggak bisa kita perbaiki,” ungkapnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten PPU adalah aktivitas pengangkutan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Kabupaten Paser yang melintasi wilayah PPU.

Mobilitas kendaraan bertonase besar tersebut turut menambah beban jalan yang digunakan bersama oleh masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Kondisi ini membuat kebutuhan pemeliharaan infrastruktur dan upaya menjaga keselamatan lalu lintas menjadi semakin penting.

Mudyat menilai, dampak aktivitas perkebunan sawit tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial bagi masyarakat di wilayah yang dilintasi angkutan komoditas tersebut.

“Dampak dari perkebunan kelapa sawit itu luar biasa, secara infrastruktur atau secara sosial di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih memadai agar penanganan berbagai dampak tersebut dapat dilakukan secara proporsional.

Kenaikan DBH sawit menjadi tambahan anggaran bagi PPU, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dengan kebutuhan perbaikan jalan yang besar, pemerintah daerah berharap alokasi dana tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Mudyat menilai, daerah yang menanggung dampak aktivitas perkebunan dan lalu lintas angkutan sawit perlu memperoleh dukungan anggaran yang sebanding dengan beban yang dihadapi.

Peningkatan alokasi DBH sawit diharapkan tidak hanya menjadi tambahan penerimaan daerah, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperbaiki jalan, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi dampak sosial dari aktivitas angkutan sawit.

Bagi PPU, kenaikan menjadi lebih dari Rp4 miliar merupakan perkembangan positif. Namun, besarnya kebutuhan infrastruktur menunjukkan bahwa dukungan pendanaan yang lebih kuat masih diperlukan agar dampak aktivitas perkebunan sawit dapat ditangani secara optimal.