Harmonisasi PKS Berondolan dengan PKS Komersil

sawitsetara.co – JAKARTA – Suka tidak suka harus diakui saat pasar crude palm oil (CPO) kini telah berubah. CPO tidak lagi digunakan untuk pangan tapi kini digunakan untuk berbagai produk. Atas dasar itulah maka tidak perlu mempermasalahkan pabrik kelapa sawit (PKS) berondolan dengan PKS komersil. Karena keduanya mempunyai pasar yang berbeda-beda.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kehadiran PKS Berondolan yang diselenggarakan di Jakarta (27/1/2026).

Menurut Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) bahwa saat ini baik di dalam dan luar negeri pasar CPO telah berubah. Bahan bakunya pun berbeda meskipun keduanya sama-sama dari CPO.

“Pasar sudah berubah dulu hanya bicara CPO sekrang tidak lagi. Penggunaan CPO bukan untuk makanan terus meningkat baik untuk ekspor ataupun didalam negeri. Bahkan pasar CPO bukan untuk pangan meningkat tajam. Tapi standarisasinya masih untuk pangan padahal CPO bukan lagi untuk pangan baik didalam dan juga luar negeri,” papar Tungkot.

Jadi, adanya PKS berondol yang menghasilkan CPO dengan asam tinggi itu tidak masalah dan tidak akan mengganggu PKS komersil, sebab pasar PKS berondolan berbeda dengan pasar PKS komersil. Sebab pasar dari PKS berondolan adalah untuk non pangan atau untuk biodeisel dan sebagainya.

Jadi outputnya berbeda antara dari PKS berondolan dengan PKS komersil yakni CPO non food grade dan CPO food grade. “Karena itulah diperlukan harmonisasi antara PKS berondolan dengan PKS komersil. Jadi ini tentang bagaimana kita mengaturnya saja, tidak perlu mempermasalahkan karena pasarnya berbeda,” saran Tungkot.

Lebih lanjut, menurut Tungkot dengan adanya PKS berondolan bisa menjadi alternatif bagi petani untuk menjual hasil panennya. Petani bisa menjual hasil panennya ke PKS berondolan tapi boleh menjual ke PKS komersil. Petani tinggal memilih.

Tidak hanya itu, lanjut Tungkot, PKS berondolan bukan penyebab adanya pencurian tandan buah segar (TBS). Pertanyannya apakah tanpa PKS berondolan tidak ada pencurian? “Tetap ada. Jadi penyebabnya bukan karena PKS berondolan,” jawab Tungkot.

Selain itu, dalam UU no 39 tahun 2024 juga dijelaskan bahwa PKS berondolan boleh didirikan asalkan 20% dari kebun sendiri. Sehingga dalam hal ini tinggal diatur tata kelola dan perataturan saja antara PKS berondolan dengan PKS komersil, sebab kedua PKS tersebut pasarnya berbeda dan itu karena pasar CPO di dunia juga sudah berubah.

Ditempat yang sama, Efendi Pasaribu dari ASPEKPIR Indonesia menjelaskan PKS berondolan menjadi alternatif bagi petani. Bahkan Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan izin pendirian PKS berondolan karena adanya TBS petani yang tidak terakomodir.

“Jadi PKS berondolan ini sudah ada sejak dahulu yang namanya PKS non mitra. PKS ini ada untuk mengakomodir TBS petani yang tidak bermitra dengan PKS,” pungkas Efendi.