sawitsetara.co - JAKARTA — Keberlanjutan adalah salah satu fokus utama PTPN IV Palmco dan dilaporkan sebagian besar produksi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentahnya sebanyak 2,7 juta ton diserap pasar domestik.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), melalui Ketua Umum, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, M.P.,C.IMA., C.APO, terharu dengan laporan PTPN IV Palmco. Menurutnya, capaian luar biasa PTPN IV Palmco ini setelah Jatmiko K. Santosa menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) perusahaan plat merah tersebut.
“Beliau memang bertangan dingin setelah bergabung ke PTPN. Kami Petani sawit memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Dengan produksi CPO 2,7 juta ton (2025), berarti rata-rata protas kebunnya adalah 4,5 ton CPO/ha/tahun,” tutur Dr. Gulat kepada sawitsetara.co, setelah menutup rapat kordinasi DPP APKASINDO bidang Kehumasan dengan topik upgrade dan hybrid website DPP APKASINDO, Jumat (20/2/2026).
Diketahui, kata Dr. Gulat, hampir semua CPO PTPN IV Palmco dijual melalui Tender di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang setiap hari diumumkan dan peserta tendernya adalah perusahaan swasta dalam negeri. Hasil tender CPO KPBN ini telah menjadi salah satu rujukan harga TBS petani sawit Indonesia, selain rujukan Bursa CPO Indonesia ICDX.
“Namun saya berpendapat dan bersaran, supaya CPO PTPN tersebut tidak lagi dijual melalui tender, tapi melalui satu Bursa CPO Indonesia. Apalagi Bursa CPO Indonesia diwajibkan menggunakan mata uang rupiah untuk semua transaksi jual-beli CPO tentu ini akan sinergis dengan program DHE sebagaimana program Bapak Presiden Prabowo, karena semua pembeli CPO dari asing, khususnya USD akan menukarkan uangnya ke rupiah, itu bentuk lain dari DHE,” urai Dr. Gulat lebih rinci.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Dr. Gulat, dibutuhkan regulasi yang sangat urgen dan segera terkait satu bursa CPO Indonesia. Dengan adanya regulasi satu bursa, negara akan sangat diuntungkan karena semua tercatat dalam satu bursa CPO Indonesia. Sehingga baik DHE, pemasukan negara akan naik dari sektor industri sawit, paling tidak dua kali lipat dan keterlacakan penjual dan pembeli akan semakin transparan, terpercaya dan akuntabel.
“Dengan Bursa CPO Indonesia, akan terbentuklah harga referensi (HR) CPO yang sebenar-benarnya sebagai dasar rujukan Bea Keluar, Pungutan Ekspor CPO dan hal ini akan meningkatkan keuntungan Holding PTPN tentunya. Harga CPO yang sebenar-benarnya ini juga akan menolong nasib kami petani sawit, karena harga CPO sangat berhubungan ke harga TBS kami petani sawit,” ujar Dr. Gulat yang juga anggota Komite CPO Indonesia.
Dr. Gulat menjelaskan, Holding PTPN adalah bukti sejarah perjalanan panjang perkebunan di Indonesia di mana lahan yang dikelolanya mencapai 1,17 juta hektar, di mana perkebunan sawitnya mencapai kurang lebih 600 ribu hektar. Pihaknya berharap perusahaan tersebut berkenan berbagi pengalaman dengan perusahaan BUMN lain, yakni PT Agrinas Palma Nusantara (APN).
“Yang paling penting, menurut catatan kami perkebunan sawit PTPN pada umumnya berada di cluster kesesuaian lahan SS (sangat sesuai untuk budidaya sawit) jadi protasnya akan lebih tinggi. Kami juga berharap PTPN bisa berbagi pengalaman dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sehingga dua perusahaan sawit plat merah ini (BUMN) benar-benar menjadi benteng ketahanan energi dan ketahanan pangan Indonesia sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Dr. Gulat.
Informasi kinerja PTPN IV PalmCo ini, disampaikan Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K Santosa, bahwa orientasi pasar domestik tidak serta-merta mengubah standar operasional perusahaan. Menurut dia, keberlanjutan justru harus menjadi fondasi, terlepas dari tujuan pasar.
“Meski produk kami ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri, kualitas operasional dan komitmen keberlanjutan tetap harus berada di standar tertinggi global,” kata Jatmiko dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).
Adapun data perusahaan hingga 2025 menunjukkan sebanyak 2,7 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau sekitar 99 persen dari total produksi PalmCo dipasarkan di dalam negeri. Pasokan tersebut digunakan untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan industri nasional.
Dalam pemenuhan standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), PalmCo mencatat 67 dari 71 pabrik kelapa sawit atau sekitar 94,36 persen telah tersertifikasi RSPO. Sementara di sektor hulu, sebanyak 124 dari 149 kebun atau 83,22 persen telah mengantongi sertifikat yang sama.
Pemenuhan standar nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menunjukkan capaian serupa. Hingga 2025, sebanyak 68 dari 71 pabrik atau 95,77 persen serta 136 dari 149 kebun atau 91,27 persen telah dinyatakan memenuhi ketentuan ISPO yang bersifat mandatori.
Selain sertifikasi, PalmCo memperkuat aspek keterlacakan rantai pasok. Perusahaan menerapkan sistem pelacakan tandan buah segar mulai dari kebun hingga ke pabrik pengolahan. Direktur Strategy and Sustainability PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan sejumlah pabrik telah menjadi percontohan dalam penerapan sistem keterlacakan terintegrasi.
Beberapa unit yang telah melalui proses verifikasi keterlacakan antara lain Pabrik Kelapa Sawit Rambutan, Sei Mangkei, Bah Jambi, dan Pulu Raja. Menurut manajemen, penguatan sistem ini menjadi bagian dari upaya menjawab tuntutan transparansi dan jaminan keberlanjutan produksi sawit nasional.
Ke depan, PalmCo menargetkan seluruh kebun dan pabrik dapat tersertifikasi penuh RSPO dan ISPO pada 2030. Perusahaan menyebut telah menyusun peta jalan serta tahapan untuk menutup sisa unit yang belum memenuhi standar.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
