Petani Swadaya Kesulitan Jual TBS Jika PKS Tanpa Kebun Ditutup

sawitsetara.co - PONTIANAK — Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menyampaikan keprihatinannya terhadap wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS komersial karena dinilai dapat berdampak langsung terhadap petani sawit swadaya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop bertema “Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit” di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Sabtu (23/5/2026).

“Saya sebagai petani sawit sedih. Keributan antara PKS tanpa kebun dan PKS konvensional ini membuat petani menjadi khawatir,” kata Dr. Gulat.

Menurut Dr. Gulat, selama ini petani plasma yang memiliki hubungan dengan perusahaan inti jumlahnya relatif kecil dibandingkan petani swadaya yang berdiri sendiri tanpa kemitraan.

“Kalau istilahnya dulu itu petani plasma transmigrasi. Itu hanya sekitar 7 persen. Petani plasma ini ada bapaknya, ada pabrik inti yang menampung. Sementara 93 persen petani swadaya tidak ada bapaknya. Hidup sendiri, pabrik sendiri,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, petani swadaya sangat bergantung pada keberadaan PKS komersial sebagai tempat menjual tandan buah segar (TBS).

“Mereka akan tergantung kepada PKS tanpa kebun atau PKS komersial. Kalau PKS tanpa kebun ditutup, petani mau menjual ke mana?” katanya.

Dr. Gulat menilai alasan bahwa PKS tanpa kebun merusak kemitraan perlu dilihat secara objektif. “Katanya PKS tanpa kebun membuat kemitraan berpisah dengan intinya. Kalau kemitraan dirawat dengan baik, tentu mereka tidak akan berpaling,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tudingan yang mengaitkan keberadaan PKS tanpa kebun dengan meningkatnya pencurian buah sawit. “Alasan lainnya katanya pencurian meningkat dan dijual ke PKS tanpa kebun. Padahal pencurian itu sudah ada sejak lama,” kata Dr. Gulat.

Menurutnya, keberadaan PKS konvensional maupun PKS komersial seharusnya dapat berjalan berdampingan demi kepentingan petani. “Kita harus sepakat. PKS konvensional atau PKS inti plasma harus bergandeng tangan dengan PKS komersial atau PKS tanpa kebun,” ujarnya.

Dr. Gulat juga mencontohkan kondisi petani sawit di sejumlah wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas pengolahan, sebagai gambaran nyata ketiadaan PKS tanpa kebun. “Petani di Papua Barat ada yang harus mengirim buahnya ke Sulawesi baru bisa menjual hasil panennya. Apakah tidak bisa di sana dibangun PKS tanpa kebun?” katanya.

Ia menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah keberlangsungan usaha petani sawit rakyat. “Kemana lagi petani-petani sawit menjual TBS kalau PKS tanpa kebun ditutup? Semuanya sepakat, tidak ada yang salah dengan PKS tanpa kebun,” kata Dr. Gulat.

Workshop tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Drs. Ignasius IK, SH, M.Si, Wakil Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Rer.Nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU, unsur Forkopimda, perwakilan BPDP, Direktorat Jenderal Perkebunan, GAPKI Kalbar, serta petani sawit dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.