Samade Riau Kritik Wacana Pajak Sawit Rp1.700 per Batang

sawitsetara.co - PEKANBARU — Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau mengkritik rencana Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau yang mengusulkan penerapan pajak Rp1.700 per batang kelapa sawit. Samade menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif dan kesan diskriminatif terhadap komoditas sawit.

“Samade persoalkan rencana Pansus DPRD akan berlakukan pajak sawit Rp1.700 per batang,” kata Ketua Samade Riau, Rudi Khairul, Sabtu (31/2/2026).

Menurut Rudi, penggunaan istilah “Pajak Sawit” dalam judul rancangan peraturan daerah (Ranperda) perlu ditinjau ulang. Ia menilai istilah tersebut dapat menimbulkan kesan seolah kelapa sawit menjadi sasaran khusus kebijakan pajak.

“Jika judul peraturan daerah disebut Pajak Sawit, hal itu bisa menimbulkan diskriminasi dan stigma negatif terhadap sawit,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, apabila objek pajak yang dimaksud adalah pajak air permukaan, maka penerapannya semestinya berlaku secara menyeluruh. Tidak hanya untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi juga untuk tanaman budidaya dan kegiatan ekonomi lain yang memanfaatkan air permukaan.

“Semua bisa dihitung dan diteliti berapa pemakaian air permukaannya, baik itu sawit, akasia, eukaliptus, aren, karet, maupun kegiatan ekonomi lainnya,” kata Rudi.

Ia menekankan perlunya pendekatan yang adil dan komprehensif agar kebijakan pajak tidak memunculkan persepsi negatif terhadap satu komoditas tertentu.

Rencana penerapan pajak tersebut dibahas Pansus DPRD Riau setelah melihat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, dengan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Skema pajak yang diusulkan merujuk pada pajak air permukaan, dengan asumsi kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan objek pajak. Pansus DPRD Riau disebut masih akan melakukan pengukuran potensi riil, termasuk tingkat penggunaan air permukaan, sebagai dasar penetapan kebijakan.