Ekspor Sawit Wajib Lewat DSI Mulai 2027, Biaya Layanan di Bawah US$1 per Ton

sawitsetara.co – NUSA DUA — Pelaku usaha sawit akan menghadapi mekanisme baru dalam perdagangan ekspor mulai 1 Januari 2027. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan biaya layanan pemrosesan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tidak akan mencapai US$1 per ton.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahany, mengatakan besaran tarif tersebut masih dibahas bersama para pemegang saham. Perusahaan menargetkan pengumuman resmi biaya layanan pada Desember 2026. Menurut Luke, perhitungan sementara telah mempertimbangkan kondisi harga pasar saat ini. Hasilnya menunjukkan biaya layanan DSI berada di bawah satu dolar AS per ton.

“Besaran biaya layanan akan kami umumkan pada Desember mendatang. Meskipun kami masih berdiskusi dengan para pemegang saham untuk menentukan angka finalnya, bahwa berdasarkan harga pasar saat ini, biaya layanan DSI diperkirakan akan berada di bawah US$1 per ton atau masih dalam kisaran satu digit dolar AS per ton,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam special address Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).

Penerapan platform DSI menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis. Selain kelapa sawit, platform tersebut juga mencakup komoditas batu bara dan ferroalloy. Sesuai ketentuan pemerintah, mulai 1 Januari 2027, ekspor CPO dan produk turunannya yang masuk dalam daftar regulasi wajib diproses melalui platform DSI.

DSI Tidak Mengubah Mekanisme Jual Beli Sawit

Luke menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengubah hubungan komersial antara eksportir dan pembeli internasional. Mekanisme perdagangan, aliran barang, serta pembiayaan tetap berjalan seperti sebelumnya. Penentuan harga, volume, dan spesifikasi produk juga tetap menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Begitu pula kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO). Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

“Kami tidak menggantikan pasar, tetapi memperkuat pasar melalui tata kelola yang lebih baik,” katanya.

DSI akan menjalankan tiga fungsi utama. Ketiganya meliputi integrator data, fasilitator pasar, dan platform tata kelola.

Sebagai integrator data, DSI akan menghubungkan pelaporan dan informasi dari berbagai sistem pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi perdagangan ekspor sekaligus memperkuat kemampuan penelusuran data.

Sementara sebagai fasilitator pasar, DSI akan berkoordinasi dengan pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, asosiasi industri, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta pembeli internasional.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran perdagangan selama masa penerapan kebijakan baru.

Informasi Komersial Eksportir Dijamin Rahasia

Salah satu perhatian pelaku industri terhadap penerapan platform DSI berkaitan dengan biaya layanan, kecepatan pemrosesan, dan perlindungan informasi komersial. Luke mengakui sejumlah pelaku industri melalui GAPKI telah menyampaikan pertanyaan mengenai aspek-aspek tersebut.

DSI memastikan informasi komersial yang disampaikan eksportir akan tetap dijaga kerahasiaannya. Data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi ekspor. Perusahaan juga terus berdialog dengan pelaku industri dan kementerian terkait. Tujuannya memastikan implementasi kebijakan berlangsung konsisten.

Luke menempatkan kelancaran ekspor sebagai salah satu prioritas selama masa transisi. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan berlanjut hingga 1 Januari 2027 dan setelah kebijakan resmi diterapkan.

Transparansi Ekspor Jadi Tantangan Pasar Global

Selain memperkuat tata kelola perdagangan, DSI menilai sistem baru tersebut dapat membantu produk sawit Indonesia menghadapi persyaratan pasar internasional yang semakin ketat. Tuntutan pasar global kini mencakup transparansi asal produk, proses produksi, serta keandalan data rantai pasok.

Data ekspor yang konsisten dan dapat dipercaya dinilai penting untuk memperkuat posisi produsen Indonesia dalam perdagangan internasional. Penguatan sistem penelusuran juga berpotensi membuka peluang lebih besar bagi pekebun swadaya untuk terhubung dengan pasar global.

Sebelum implementasi penuh, DSI telah menjalankan masa transisi sejak Juni 2026. Dalam periode tersebut, perusahaan bekerja sama dengan eksportir untuk melakukan verifikasi dokumen sekaligus menguji sistem dan prosedur yang diperlukan.

Luke menegaskan komitmen perusahaan untuk membangun sistem perdagangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

“Komitmen kami adalah membuat perdagangan sawit Indonesia lebih transparan, dapat ditelusuri, dan akuntabel,” tuturnya.