sawitsetara.co – SINTANG — Pembatasan pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, masih menjadi persoalan bagi petani. Antrean panjang kendaraan pengangkut sawit terjadi meskipun debit air sungai mulai meningkat dan ponton pengangkut crude palm oil (CPO) sudah dapat beroperasi kembali.
Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Sintang, Boniyanto, S.Hut., MM, meminta perusahaan menjelaskan penyebab pembatasan tersebut secara terbuka. Menurut dia, petani membutuhkan kepastian mengenai kondisi operasional dan pemasaran CPO di tingkat pabrik.
Boniyanto mengatakan, sebelumnya pembatasan pembelian TBS dikaitkan dengan kendala pengangkutan CPO. Saat musim kemarau, rendahnya debit air sungai membuat ponton kesulitan masuk untuk mengangkut produksi PKS.
Namun, kondisi tersebut kini telah berubah. Debit air sungai meningkat sehingga ponton sudah memungkinkan kembali masuk. Meski demikian, pembatasan penerimaan TBS masih berlangsung dan menyebabkan kendaraan pengangkut buah harus mengantre panjang.
“Pada saat musim kemarau, alasannya ponton pengangkut CPO tidak bisa masuk karena debit air rendah. Tetapi sekarang debit air sudah tinggi dan ponton sudah bisa masuk, mengapa pembatasan pembelian TBS masih terjadi? Akibatnya, kendaraan pengangkut buah sawit tetap harus mengantre panjang,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026), dilansir dari wartamelawi.com.
APKASINDO Sintang menduga persoalan tersebut berkaitan dengan pemasaran CPO. Berdasarkan informasi yang diterima organisasi petani itu dari sejumlah PKS, pembeli CPO disebut masih ragu melakukan transaksi.
Situasi tersebut diduga menyebabkan persediaan CPO menumpuk di tangki penampungan pabrik. Bahkan, beberapa PKS dilaporkan memiliki tangki penyimpanan dalam kondisi penuh karena pengiriman maupun penyerapan CPO belum berjalan sesuai harapan.
“Kami mendapatkan informasi dari PKS yang ada bahwa persoalannya saat ini pembeli CPO masih ragu untuk membeli. Selain itu, ada juga informasi bahwa kondisi politik nasional turut memberikan dampak terhadap situasi pasar. Namun, hal ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak PKS agar kami dan petani mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya.
Menurut Boniyanto, informasi mengenai kondisi pasar CPO dan kapasitas penyimpanan pabrik perlu disampaikan secara transparan. Dengan begitu, petani dapat mengetahui alasan perusahaan membatasi pembelian hasil panen.
Kabupaten Sintang sendiri memiliki sekitar 12 PKS yang menjadi tempat penampungan dan pengolahan TBS masyarakat. Karena itu, pembatasan pembelian di sejumlah pabrik berpotensi mengganggu kelancaran pemasaran hasil perkebunan petani.
Selain persoalan penyerapan TBS, Boniyanto juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan mekanisme harga antara petani bermitra dan nonmitra.
Petani yang telah menjalin kemitraan dengan PKS pada prinsipnya memperoleh harga berdasarkan penetapan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Sementara petani nonmitra umumnya menjual TBS dengan mengikuti mekanisme harga pasar.
“Kalau petani yang sudah bermitra dengan PKS, sejauh ini tidak ada masalah. Persoalan yang muncul lebih banyak dirasakan oleh petani yang belum bermitra. Untuk petani nonmitra, harga yang digunakan adalah harga pasar, bukan harga penetapan pemerintah yang berlaku bagi petani bermitra,” jelasnya.
Ia menilai perbedaan mekanisme tersebut perlu dipahami agar tidak memunculkan kesalahpahaman di kalangan pekebun. Persoalan harga petani bermitra tidak bisa disamakan dengan transaksi TBS petani nonmitra.
APKASINDO Minta PKS Terbuka
Di tengah pembatasan pembelian TBS, APKASINDO meminta PKS memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi perusahaan. Informasi tersebut mencakup penjualan CPO, kapasitas tangki penyimpanan, hingga kendala penyerapan produksi.
Boniyanto khawatir informasi yang tidak utuh dapat memicu persepsi keliru di tingkat petani. Apalagi, petani tetap harus memasarkan hasil panen meskipun perusahaan sedang menghadapi kendala penjualan CPO.
“Hal ini kami mohon dapat diperjelas juga oleh pihak PKS. Jangan sampai petani hanya menerima informasi sepotong-sepotong sehingga terjadi salah tafsir dan gagal paham terhadap kondisi perusahaan. Kalau tidak ada penjelasan yang baik, dikhawatirkan persoalan ini bisa berkembang menjadi konflik antara petani dengan pihak PKS,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa petani tidak ingin persoalan operasional perusahaan berkembang menjadi perselisihan dengan masyarakat perkebunan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga komunikasi antara kedua pihak.
APKASINDO berharap perusahaan dapat memberikan kepastian mengenai pembelian TBS. Dengan demikian, PKS tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan petani tidak kehilangan akses untuk memasarkan hasil panen.
Menurut Boniyanto, penyelesaian persoalan ini membutuhkan komunikasi dan solusi yang saling menguntungkan. Hubungan antara petani dan perusahaan harus tetap terjaga agar aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang berjalan kondusif.
Kepastian penyerapan TBS menjadi penting bagi keberlangsungan usaha petani. Sebab, pembatasan pembelian yang berlangsung tanpa penjelasan memadai berisiko menambah beban pekebun, terutama mereka yang tidak memiliki kemitraan dengan PKS.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
